Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Pertimbangkan Penetapan Hari Lahir Pancasila Jadi Hari Besar Nasional

Kompas.com - 01/06/2015, 23:52 WIB
BLITAR, KOMPAS.com- Presiden Joko Widodo mengaku masih mempertimbangkan permintaan resmi dari Pemerintah Kota Blitar, Jawa Timur, serta keluarga almarhum Presiden Soekarno yang meminta kebijakan penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila.

"Perlu tahapan perlu proses dan nanti akan diproses," kata Presiden Jokowi ketika dikonfirmasi terkait dengan permintaan itu, setelah mengikuti acara pemberian kartu di Lapangan Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar, Jawa Timur, Senin (1/6/2015).

Jokowi enggan mengatakan lebih jauh ketika didesak kapan pastinya kebijakan itu selesai dibahas. Menurut dia, kebijakan itu memerlukan pembicaraan dan proses lebih lanjut.

Keluarga almarhum Bung Karno (sebutan akrab Presiden Soekarno) berharap pemerintah menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Hal itu dikemukakan oleh Puan Maharani, anak Megawati Soekarnoputri. (Baca: Keluarga Soekarno Ingin 1 Juni Jadi Hari Besar Nasional)

Hal serupa juga diungkapkan oleh Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar, yang juga meminta dengan tegas agar pemerintah menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Pada hari itu, menurut Samanhudi, merupakan hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia.

Samanhudi mengatakan, Pemkot Blitar setiap tahun selalu mengadakan kegiatan peringatan Hari Lahir Pancasila, yang puncaknya diselenggarakan pada 1 Juni. Berbagai macam acara digelar, seperti kirab pusaka, seminar kebangsaan, sampai gerebek Pancasila yang dilakukan di alun-alun Kota Blitar.

"1 Juni adalah momentum bersejarah bagi Indonesia. Untuk menghargai jasa besar pahlawan, kami mengajukan aspirasi, 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila," kata dia.

Samanhudi juga mengatakan, Juni identik dengan bulan Bung Karno. Di Blitar, adalah daerah tempat Bung Karno pernah tinggal, bahkan dimakamkan, tepatnya di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar. Namun, ia tidak ingin jika hal itu dinilai, Pancasila dan Bung Karno hanya milik Blitar.

"Pancasila dan Bung Karno bukan hanya milik Kota Blitar, tapi seluruh bangsa Indonesia," ucapnya.

Kota Blitar ditunjuk sebagai tempat peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni secara nasional. Puncak kegiatan itu adalah upacara yang dihadiri langsung Presiden Joko Widodo. Selain itu, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri juga hadir.

Terdapat juga sejumlah pejabat penting dari MPR serta DPD. Ada juga sejumlah menteri yang hadir seperti Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, serta sejumlah menteri lainnya. Mereka mengikuti kegiatan peringatan hari lahir Pancasila tersebut.

Sementara itu, dalam acara tersebut MPR juga berkesempatan mengadakan meluncurkan gerakan "Ini Baru Indonesia" yang ditandai dengan pembacaan manifesto gerakan, penulisan pesan juga harapan Presiden dan Ketua MPR dan seluruh pejabat yang hadir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com