JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (25/5/15). Novel menyatakan siap menghadapi sidang perdana gugatan praperadilan yang ia layangkan terhadap Polri.
"Pada dasarnya saya siap menjalani sidang," kata Novel di PN Jaksel.
Pantauan di lokasi, Novel yang mengenakan kemeja putih dan jaket hitam tiba sekitar pukul 09.15 WIB. Novel terlihat hadir sendiri tanpa didampingi kuasa hukumnya.
Novel mengaku mengajukan gugatan untuk memberikan koreksi atas kinerja kepolisian. Koreksi ini dianggapnya penting guna meningkatkan profesionalisme Polri dalam penanganan kasus.
"Ini untuk memberikan koreksi. Kita berharap agar menjadi masukan bagi pimpinan Polri untuk perbaikan dalam rangka prosedur penyelidikan," ujarnya.
Sementara itu, anggota tim kuasa hukum Novel, Asfinawati menyampaikan, sidang kali ini adalah sidang perdana atas gugatan praperadilan yang dilayangkan Novel pada 4 Mei 2015. Sementara, untuk gugatan praperadilan yang dilayangkan pada 11 Mei 2015, hingga kini belum ada jadwal sidang.
"Sidang ini terkait penangkapan dan penahanan," kata dia.
Novel ditangkap penyidik Bareskrim Polri di rumahnya, Jumat (1/5/2015) dini hari. Novel baru dilepaskan pada Sabtu (2/5/2015).
Novel merupakan tersangka tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan atau seseorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan maupun untuk mendapat keterangan.
Menurut polisi, penganiayaan itu terjadi di Pantai Panjang Ujung, Kota Bengkulu pada 18 Februari 2004, dengan pelapor Yogi Hariyanto.
Setidaknya ada lima dasar gugatan praperadilan yang diajukan Novel terhadap Polri. Pertama, penangkapan dan penahanan Novel didasarkan atas sangkaan Pasal 351 ayat (1) dan (3) terhadap korban bernama Mulya Johani alias Aan."Tetapi, yang dijadikan dasar penangkapan justru surat perintah penyidikan lain yang memuat pasal berbeda, yaitu Pasal 351 ayat (2) dan Pasal 442 juncto Pasal 52 KUHP," ujar Asfinawati beberapa waktu lalu.
Alasan lainnya adalah penggunaan Surat Perintah Kabareskrim Nomor Sprin/1432/Um/IV/2015/Bareskrim tertanggal 20 April 2015 sebagai dasar penerbitan surat perintah penangkapan dan penahanan Novel.
Hal ini dianggap tidak lazim karena dasar penangkapan dan penahanan adalah surat perintah penyidikan.
Menurut dia, hal itu menunjukkan bahwa Kepala Bareskrim Komjen Budi Waseso telah melakukan intervensi terhadap independensi penyidik terkait kebijakan penyidikan, yaitu penangkapan dan penahanan.
"Kabareskrim itu bukan bagian dari penyidik yang ditunjuk untuk melakukan penyidikan," ujar Asfinawati.
Selain itu, kuasa hukum melihat…
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
