Novel: Saya Siap Jalani Sidang

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (25/5/15). Novel menyatakan siap menghadapi sidang perdana gugatan praperadilan yang ia layangkan terhadap Polri.

"Pada dasarnya saya siap menjalani sidang," kata Novel di PN Jaksel.

Pantauan di lokasi, Novel yang mengenakan kemeja putih dan jaket hitam tiba sekitar pukul 09.15 WIB. Novel terlihat hadir sendiri tanpa didampingi kuasa hukumnya.

Novel mengaku mengajukan gugatan untuk memberikan koreksi atas kinerja kepolisian. Koreksi ini dianggapnya penting guna meningkatkan profesionalisme Polri dalam penanganan kasus.

"Ini untuk memberikan koreksi. Kita berharap agar menjadi masukan bagi pimpinan Polri untuk perbaikan dalam rangka prosedur penyelidikan," ujarnya.

Sementara itu, anggota tim kuasa hukum Novel, Asfinawati menyampaikan, sidang kali ini adalah sidang perdana atas gugatan praperadilan yang dilayangkan Novel pada 4 Mei 2015. Sementara, untuk gugatan praperadilan yang dilayangkan pada 11 Mei 2015, hingga kini belum ada jadwal sidang.

"Sidang ini terkait penangkapan dan penahanan," kata dia.

Novel ditangkap penyidik Bareskrim Polri di rumahnya, Jumat (1/5/2015) dini hari. Novel baru dilepaskan pada Sabtu (2/5/2015).

Novel merupakan tersangka tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan atau seseorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan maupun untuk mendapat keterangan.

Menurut polisi, penganiayaan itu terjadi di Pantai Panjang Ujung, Kota Bengkulu pada 18 Februari 2004, dengan pelapor Yogi Hariyanto.

"Tetapi, yang dijadikan dasar penangkapan justru surat perintah penyidikan lain yang memuat pasal berbeda, yaitu Pasal 351 ayat (2) dan Pasal 442 juncto Pasal 52 KUHP," ujar Asfinawati beberapa waktu lalu.

Alasan lainnya adalah penggunaan Surat Perintah Kabareskrim Nomor Sprin/1432/Um/IV/2015/Bareskrim tertanggal 20 April 2015 sebagai dasar penerbitan surat perintah penangkapan dan penahanan Novel.

Hal ini dianggap tidak lazim karena dasar penangkapan dan penahanan adalah surat perintah penyidikan.

Menurut dia, hal itu menunjukkan bahwa Kepala Bareskrim Komjen Budi Waseso telah melakukan intervensi terhadap independensi penyidik terkait kebijakan penyidikan, yaitu penangkapan dan penahanan.

"Kabareskrim itu bukan bagian dari penyidik yang ditunjuk untuk melakukan penyidikan," ujar Asfinawati.

Selain itu, kuasa hukum melihat ada serangkaian pernyataan kebohongan dari Polri kepada publik yang menutup-nutupi fakta sebenarnya terkait penangkapan dan penahanan Novel. Hal ini bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyidikan.

Kuasa hukum Novel juga mempermasalahkan adanya perbedaan antara perintah Presiden Joko Widodo maupun pernyataan Kapolri dan aksi penyidik tentang tidak adanya penahanan.

Hal itu memperlihatkan tidak ada koordinasi antara Kapolri dan Kabareskrim, Kabareskrim melawan perintah Kapolri dan Presiden. Direktur Tindak Pidana Umum Reskrim Polri juga dianggap lebih mendengarkan perintah Kabareskrim dibandingkan Kapolri dan Presiden.

Alasan terakhir, kuasa hukum melihat proses penangkapan penyidik atas kliennya tidak sesuai dengan prosedur. Surat perintah penangkapan dianggap telah kedaluwarsa dan penahanan dilakukan tanpa memenuhi syarat subyektif penahanan dan tidak sesuai dengan prosedur. Penangkapan dan penahanan Novel dilakukan dengan disertai berbagai pelanggaran ketentuan hukum.

"Kami sudah ada bukti-bukti. Kami juga akan lengkapi dengan bukti dan mendatangkan saksi ahli dalam sidang praperadilan tersebut," ujar Asfinawati.