Salah Pilih Anggota Pansel KPK Bisa Jadi Bumerang bagi Jokowi

Kompas.com - 20/05/2015, 08:22 WIB
Logo KPK KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Logo KPK
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo mengatakan, Presiden Joko Widodo harus berhati-hati dalam menentukan anggota panitia seleksi calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jika tidak, ansel KPK akan disusupi oleh orang-orang yang membawa kepentingan tertentu sehingga berpotensi memilih calon yang bemasalah.

"Kalau Presiden lebih banyak mempertimbangkan desakan politik tertentu untuk menempatkan orang bermasalah di Pansel KPK ini, justru bumerang bagi Presiden," ujar Topan di Jakarta, Selasa (19/5/2015).

Topan mengatakan, Jokowi akan sulit membangun citra pemerintahan yang bersih jika pimpinan instansi KPK bukan orang-orang yang memegang teguh komitmen antikorupsi. Termasuk dalam mencapai target untuk menaikkan skor Indeks Persepsi Korupsi setingkat internasional.

"Kalau Presiden ingin memulihkan citra bahwa Indonesia berhasil pemberantasan korupsi, maka KPK harus dilibatkan karena KPK dilihat paling prospek dalam pemberantasan korupsi," ujar dia.

Menurut Topan, nasib KPK ke depan sebagian besar akan ditentukan oleh pemilihan anggota Pansel ini. 

"Meski ada kelompok politik yang endorse untuk memasukkan mereka, Presiden juga harus diingatkan ini adalah pertaruhan Presiden sendiri," kata Topan.

Oleh karena itu, ia menilai, Jokowi seharusnya memiliki mekanisme yang transparan dan akuntabel dalam pemilihan dengan meminta rekomendasi terkait rekam jejak calon anggota pansel. Hal tersebut perlu dilakukan karena belakangan muncul sejumlah nama yang disebut-sebut akan menjadi anggota Pansel KPK, namun memiliki latar belakang yang tidak pro pemberantasan korupsi.

"Kalau ada beberapa pihak yang masalah latar belakangnya tidak senafas dengan agenda pemberantasan korupsi dan bersaksi untuk kepentingan melawan KPK, saya rasa harus dikesampingkan sebagai calon pansel," kata Topan.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Komponen Utama Pembuatan Vaksin Nusantara Diimpor dari Amerika Serikat

BPOM: Komponen Utama Pembuatan Vaksin Nusantara Diimpor dari Amerika Serikat

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat

Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat

Nasional
BPOM: 71,4 Persen Relawan Uji Klinik Vaksin Nusantara Alami Kejadian Tak Diinginkan

BPOM: 71,4 Persen Relawan Uji Klinik Vaksin Nusantara Alami Kejadian Tak Diinginkan

Nasional
Jokowi Minta Pembukaan Sektor Ekonomi Tidak Tergesa-gesa

Jokowi Minta Pembukaan Sektor Ekonomi Tidak Tergesa-gesa

Nasional
Jokowi Ingin Kepala Daerah Prioritaskan Pencegahan Penyebaran Covid-19

Jokowi Ingin Kepala Daerah Prioritaskan Pencegahan Penyebaran Covid-19

Nasional
BPOM Sebut Tim Peneliti Vaksin Nusantara Tak Lakukan Uji Praklinik terhadap Hewan

BPOM Sebut Tim Peneliti Vaksin Nusantara Tak Lakukan Uji Praklinik terhadap Hewan

Nasional
Sidang Kasus Tes 'Swab' Rizieq Shihab, Kesaksian Bima Arya hingga Adu Mulut dengan Jaksa

Sidang Kasus Tes "Swab" Rizieq Shihab, Kesaksian Bima Arya hingga Adu Mulut dengan Jaksa

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Dirut PT Pelindo II RJ Lino

KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Dirut PT Pelindo II RJ Lino

Nasional
Jokowi Ingin Pemulihan Ekonomi Perhatikan Penyebaran Covid-19

Jokowi Ingin Pemulihan Ekonomi Perhatikan Penyebaran Covid-19

Nasional
Jokowi Sebut Kurva Kasus Covid-19 Akan Turun Setelah 70 Juta Penduduk Divaksinasi

Jokowi Sebut Kurva Kasus Covid-19 Akan Turun Setelah 70 Juta Penduduk Divaksinasi

Nasional
DPR Diminta Jelaskan soal Pengambilan Sampel Darah untuk Penelitian Vaksin Nusantara

DPR Diminta Jelaskan soal Pengambilan Sampel Darah untuk Penelitian Vaksin Nusantara

Nasional
Kejar Aset Obligor BLBI, Ada Kemungkinan Hukum Pidana Diterapkan

Kejar Aset Obligor BLBI, Ada Kemungkinan Hukum Pidana Diterapkan

Nasional
ICW Nilai Pemerintah Miliki Terlalu Banyak Hambatan dalam Penanganan Kasus BLBI

ICW Nilai Pemerintah Miliki Terlalu Banyak Hambatan dalam Penanganan Kasus BLBI

Nasional
Penyuntikan Vaksin Nusantara di RSPAD, Kepala BPOM: Tak Ada Kaitan dengan Kami

Penyuntikan Vaksin Nusantara di RSPAD, Kepala BPOM: Tak Ada Kaitan dengan Kami

Nasional
DPR Diminta Terbuka soal Vaksin Nusantara, Ini Vaksinasi Atau Hanya Diambil Darah Saja?

DPR Diminta Terbuka soal Vaksin Nusantara, Ini Vaksinasi Atau Hanya Diambil Darah Saja?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X