JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Surabaya menilai bukan waktu yang tepat jika Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet atau reshuffle dalam enam bulan masa pemerintahannya.
"Secara prinsip pada masa enam bulan ini belum lah cukup melakukan penilaian kepada kabinet kerja, terlebih yang berujung pada tuntutan reshuffle," kata Ketua DPP Bidang Politik dan Pemerintahan Rusli Effendi di Jakarta, Minggu (17/5/2015).
Kendati demikian, PPP menyerahkan kepada Presiden Joko Widodo mengenai keputusan atas desakan untuk merombak kabinet. Menurut Rusli, sudah menjadi hak prerogatif bagi Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan seorang menteri.
Meskipun begitu, Rusli menyampaikan bahwa kinerja kader PPP yang berada dalam kabinet saat ini masih baik. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin adalah satu-satunya kader PPP yang menjadi menteri.
"Hal itu tergambar dari berbagai hasil survei bahwa kinerja Menteri Agama di lingkungan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menempati urutan teratas untuk kategori kinerja," ucap dia.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengisyaratkan akan adanya perombakan kabinet. Namun, Presiden Jokowi belum mau berkomentar banyak soal isu ini. Jokowi hanya meminta publik menunggu saja apa yang akan terjadi ke depan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.