Tedjo: Pemerintah Tak Main-main dalam Menyusun Pansel KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno mengatakan, pemerintah akan sangat hati-hati dalam menyusun panitia seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pansel itu diperkirakan akan disiapkan pada pertengahan 2015.

"Ya semua akan ditentukan presiden," kata Tedjo di Istana Kepresidenan, Jumat (15/5/2015). "Kami tidak akan bermain-main dalam masalah ini. Serius," ucapnya.

Dia menjelaskan, pemerintah tetap berkomitmen untuk menguatkan KPK. Sehingga, pemerintah akan membentuk pansel yang mengisi pimpinan KPK dengan orang-orang yang kredibel.

Terkait dengan kriteria Pansel KPK yang akan dibentuk pemerintah, Tedjo menyatakan hal tersebut menjadi wewenang penuh Presiden Joko Widodo. Meski demikian, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut itu mengatakan, presiden belum memberikan perintah apa pun terkait Pansel KPK. Dia memperkirakan pansel baru akan terbentuk pada pertengahan tahun yakni bulan Juni.

"Pertengahan taun ini mulai dikerjakan. Karena akhir tahun kan sudah ganti. Jadi mulai enam bulan ini sudah harus," ucap Tedjo.

Masa jabatan seluruh pimpinan KPK periode 2010-2015 akan berakhir pada Desember 2015 mendatang. Presiden Joko Widodo diminta waspada adanya orang-orang dengan konflik kepentingan yang menyusup menjadi anggota panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho mengatakan, jika tidak, maka potensi pelemahan KPK akan semakin besar. (Baca: Jokowi Diminta Waspadai "Penyusup" dalam Pansel Calon Pimpinan KPK)

"Pansel KPK ke depan akan mudah disusupi oleh orang-orang titipan partai, bahkan pihak yang tengah dibidik KPK atau pihak-pihak yang ingin KPK dilemahkan, bahkan dibubarkan," ujar Emerson melalui siaran pers, Minggu (10/5/2015).

Emerson mengatakan, Jokowi tidak boleh melibatkan unsur partai politik dan afiliasi dengan parpol. Tak hanya itu, Jokowi juga diminta waspada dengan akademisi yang menjadi pembela atau ahli bagi pihak-pihak yang tidak pro terhadap KPK.

"Dukungan Presiden Jokowi terhadap KPK dan menghindari pelemahan KPK harus dimulai dari pemilihan yang ketat para calon anggota pansel KPK," kata Emerson.