Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Menteri yang Dinilai Tak Paham Revolusi Mental

Kompas.com - 13/05/2015, 21:13 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Banyak menteri dinilai tidak memahami gagasan revolusi mental. Presiden Joko Widodo diminta untuk mengevaluasi para menteri tersebut.

"Kita berharap evaluasi-evaluasi kan. Karena banyak menteri yang tidak memahami roh revolusi mental," kata tokoh agama yang juga anggota Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia, Romo Benny Susetyo, di Jakarta, Rabu (13/5/2015).

Menurut dia, roh revolusi mental yang utama adalah transparansi. Selanjutnya, bagaimana para menteri berkomitmen untuk mewujudkan program Nawacita yang diusung Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika berkampanye.

Benny menyebut bahwa sebagian menteri hingga kini masih sibuk pencitraan. Ia juga menilai bahwa Presiden perlu melakukan perombakan kabinet atau reshuffle karena ada yang keahliannya tidak sesuai dengan bidang kementerian yang dipimpinnya.

Mengenai bidang kementerian yang perlu dirombak, Benny menilai Presiden perlu mengevaluasi kembali tim ekonominya.

"Semua orang mengatakan tim ekonomi tidak mampu membawa harapan pada publik. Dalam survei, 48 persen orang kecewa dengan kinerja bidang ekonomi. Artinya, para menteri tidak mampu merespons perubahan yang begitu cepat di bidang ekonomi," tutur Benny.

Kondisi ini, lanjut dia, menunjukkan bahwa konsolidasi di bidang ekonomi kurang berjalan. Dalam situasi perekonomian yang sedang sulit, para menteri dituntut untuk cakap, memiliki pengalaman di bidang internasional, baik makro maupun mikro.

"Terakhir, ya tahu kebutuhan pokok rakyat. Tapi ini kan semua tidak jalan, harga mahal, tidak mampu melihat perubahan iklim sehingga terjadi gagal pangan. Akhirnya ketahanan pangan rapuh, termasuk kedaulatan energi, cari menteri yang punya level, yang bisa menerjemahkan revolusi mental," ujar Benny.

Tokoh Nahdlatul Ulama Salahuddin Wahid atau Gus Solah mengingatkan Presiden untuk tidak mengganti menteri hanya berdasarkan hasil survei masyarakat. Menurut dia, pergantian para menteri harus berdasarkan kinerja mereka selama enam bulan pemerintahan ini. Presiden diminta tidak semata-mata terpengaruh tekanan publik.

"Tapi memang ada beberapa menteri memang sudah saatnya diganti menurut saya, yang tidak tepat posisinya. Ada beberapa menteri yang menurut saya kurang," kata Gus Solah.

Kendati demikian, Gus Solah enggan menyebut nama menteri yang menurut dia perlu diganti. Ia hanya menyayangkan kinerja menteri bidang ekonomi dan bidang hukum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com