Rokhmin Dahuri: PDI-P Beri Masukan, tetapi Tak Pernah Minta "Reshuffle"

Kompas.com - 09/05/2015, 12:42 WIB
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Rokhmin Dahuri (kanan) dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, beberapa waktu lalu. KOMPAS/RIZA FATHONIKetua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Rokhmin Dahuri (kanan) dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, beberapa waktu lalu.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Rokhmin Dahuri mengatakan PDI-P tidak pernah meminta Presiden Joko Widodo untuk melakukan perombakan Kabinet Kerja. Akan tetapi, ia mengakui partainya memberikan masukan dan penilaian kepada Presiden, termasuk soal kinerja kementerian.

"Kami tidak pernah mendorong reshuffle. Tetapi kalau pemerintah akan melakukan itu, kami pastikan PDI-P memiliki kader yang punya kompetensi dalam bidang apa pun," ujar Rokhmin, dalam diskusi mingguan, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/5/2015).

Menurut Rokhmin, PDI-P memiliki pusat kajian khusus yang mengkaji kebijakan pemerintahan. Beberapa di antaranya, seperti kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, politik, penegakan hukum, serta capaian-capaian yang dihasilkan oleh para pembantu presiden.

Meski demikian, menurut dia, hasil kajian tersebut tidak dapat dipublikasikan dan diumumkan kepada publik. Kajian itu hanya diberikan secara tertutup kepada Presiden sebagai bahan masukan.

Rokhmin menilai, waktu enam bulan cukup untuk melakukan evaluasi kinerja terhadap anggota kabinet. Meski demikian, ia menegaskan, siapa pun tidak dapat melakukan intervensi, karena pergantian anggota kabinet adalah hak prerogatif Presiden.

"Sekali lagi PDI-P dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), tidak pernah bicara masalah reshuffle. Kami sadar betul untuk me-manage dengan baik butuh stabilitas. Tetapi kalau untuk pemerintahan, 6 bulan sudah cukup matang lah untuk evaluasi," kata Rokhmin.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Edhy Prabowo Kena OTT, Jokowi Diminta Dukung Langkah KPK Bersih-bersih di Lingkungan KKP

Edhy Prabowo Kena OTT, Jokowi Diminta Dukung Langkah KPK Bersih-bersih di Lingkungan KKP

Nasional
UPDATE 27 November: Ada 68.604 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 November: Ada 68.604 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 November: Ada 67.836 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 27 November: Ada 67.836 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
PMI: Tak Ada Penularan Covid-19 lewat Darah, Masyarakat Tetap Bisa Donor Darah

PMI: Tak Ada Penularan Covid-19 lewat Darah, Masyarakat Tetap Bisa Donor Darah

Nasional
UPDATE: 169 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

UPDATE: 169 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
Pengamanan Natal dan Tahun baru 2021, Korlantas Polri Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Pengamanan Natal dan Tahun baru 2021, Korlantas Polri Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Nasional
UPDATE 27 November: Ada 437.456 Pasien Sembuh dari Covid-19

UPDATE 27 November: Ada 437.456 Pasien Sembuh dari Covid-19

Nasional
PMI: Indonesia Sempat Kekurangan Pasokan Darah 70 Persen Saat Awal Pandemi

PMI: Indonesia Sempat Kekurangan Pasokan Darah 70 Persen Saat Awal Pandemi

Nasional
UPDATE 27 November: 5.828 Kasus Baru Covid-19, Indonesia Kembali Catatkan Rekor

UPDATE 27 November: 5.828 Kasus Baru Covid-19, Indonesia Kembali Catatkan Rekor

Nasional
UPDATE: Rekor 5.828 Kasus Baru, Total Ada 522.581 Kasus Covid-19 RI

UPDATE: Rekor 5.828 Kasus Baru, Total Ada 522.581 Kasus Covid-19 RI

Nasional
Indonesia Ajak Menteri dan Pejabat ASEAN Kerja Sama Atasi Pandemi

Indonesia Ajak Menteri dan Pejabat ASEAN Kerja Sama Atasi Pandemi

Nasional
Pemerintah Upayakan Ketersediaan Bus Indonesia di Arab Saudi untuk Layani Jemaah Haji dan Umrah

Pemerintah Upayakan Ketersediaan Bus Indonesia di Arab Saudi untuk Layani Jemaah Haji dan Umrah

Nasional
Angka Kematian Covid-19 di Jateng Beda hingga 1.000 Orang, Ini Penjelasan Satgas

Angka Kematian Covid-19 di Jateng Beda hingga 1.000 Orang, Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Rapat Pengambilan Keputusan Prolegnas Prioritas 2021 Kembali Ditunda

Rapat Pengambilan Keputusan Prolegnas Prioritas 2021 Kembali Ditunda

Nasional
Komnas Perempuan Desak DPR Masukan RUU PKS ke Prolegnas 2021

Komnas Perempuan Desak DPR Masukan RUU PKS ke Prolegnas 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X