Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki: Pengurus Demokrat Daerah Tak Murni Dukung SBY Jadi Ketum

Kompas.com - 21/04/2015, 14:03 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie menilai, dukungan daerah terhadap Susilo Bambang Yudhoyono untuk maju kembali sebagai Ketua Umum Demokrat pada Kongres mendatang tidak lah murni.

"Kalau dukungan itu murni, saya pastikan saya akan dukung SBY juga, tapi laporan dari daerah dukungan itu dikondisikan elite DPP yang menggunakan jabatannya sebagai pengurus," kata Marzuki saat dihubungi, Selasa (21/4/2015).

Marzuki yakin, pengkondisian tersebut bukan atas perintah langsung dari SBY. Menurut dia, elite DPP yang dekat dengan SBY yang melakukan pengkondisian sedemikian rupa seolah-olah dukungan mengalir untuk SBY.

"Ini memprihatikan sekali. Partai yang berpolitik bersih, cerdas, santun dan demokratis menjadi terciderai," ujarnya. (baca: "Tidur-tiduran Saja SBY Pasti Jadi Ketum Demokrat Lagi...")

Marzuki meyakini, nantinya kebenaran akan hadir dan DPD serta DPC akan mempunyai keberanian pada saatnya nanti untuk mengusulkan siapa yang diinginkan menjadi ketua umum.

Menurut Marzuki, saat ini kader di daerah lebih menginginkan SBY menduduki jabatan sebagai ketua majelis tinggi atau ketua dewan pembina partai. (baca: Survei: Tanpa SBY, Ibas dan Marzuki Paling Didukung Publik Jadi Ketum Demokrat)

Saat ditanya kesiapannya bersaing dengan SBY dalam kongres mendatang, Marzuki menjawab, "Ini bukan kompetisi dengan SBY, tapi amanah dari kader."

Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan sebelumnya mengatakan, SBY sudah bertemu seluruh DPD Demokrat. Menurut dia, pengurus daerah solid mendukung SBY kembali menjadi Ketum. (baca: Syarief Hasan Pastikan DPD Solid Dukung SBY Jadi Ketum Demokrat)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com