Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Publik Tak Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi, Nasdem Dukung "Reshuffle" Kabinet

Kompas.com - 20/04/2015, 09:31 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem akan meminta Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadikan rendahnya tingkat kepuasan publik sebagai evaluasi atas kinerja Kabinet Kerja. Nasdem tak akan menghalang-halangi dan mendukung sepenuhnya jika Presiden Jokowi melakukan evaluasi hingga perombakan terhadap komposisi kabinet, termasuk terhadap menteri yang berasal dari Nasdem.

"Bila untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, demi lancarnya program dan pelayanan masyarakat, Nasdem setuju saja di-reshuffle," kata Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella saat dihubungi, Senin (20/4/2015).

Hal tersebut disampaikan Patrice menanggapi survei Poltracking yang menunjukkan rendahnya kepuasan publik terhadap enam bulan awal kinerja Jokowi-JK. Hanya 44 persen responden yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah. Adapun sebanyak 41,8 persen menyatakan setuju apabila dilakukan perombakan kabinet. (baca: Survei: Tak Puas Kinerja, Mayoritas Publik Minta Perombakan Kabinet)

Kendati demikian, ia berpesan agar Presiden benar-benar dapat mengukur dan memiliki parameter yang jelas mengenai menteri yang nantinya akan dicopot. Pencopotan tidak boleh dilakukan atas dasar suka atau tidak suka, apalagi kepentingan politik.

"Bagi Nasdem, reshuffle kabinet itu tujuannya untuk kepentingan bangsa dan negara. Kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan politik atau kepentingan kelompok tertentu saja," kata anggota Komisi III DPR ini.

Selain itu, Jokowi juga harus memastikan menteri baru yang diangkatnya mempunyai kinerja lebih baik dibandingkan menteri terdahulu. Dengan begitu, kinerja pemerintah akan meningkat.

Setidaknya, lanjut Rio, kinerja kementerian dapat diukur dari program-program, kebijakan, gaya kepemimpinan, serta roadmap kementerian tersebut. Presiden juga bisa menilai lewat serapan anggaran kementerian di APBN-P 2015. Namun, tak semua Kementerian bisa diperlakukan serupa. Ada pula kementerian yang perlu diberi sedikit kelonggaran karena memiliki nomenklatur baru.

"Kalau baru, di awal, kementerian itu belum sempat memikirkan program-program. Masih memikirkan konsolidasi kementeriannya. Ini juga harus diperhitungkan," kata Rio.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com