Kompas.com - 17/04/2015, 10:43 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan KOMPAS.com/INDRA AKUNTONOMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan bahwa ada dua daerah yang berpotensi terkena dampak kebocoran soal Ujian Nasional 2015. Dua daerah itu terdapat di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Aceh.

Anies menjelaskan, saat ini tengah dilakukan pendalaman apakah sekolah-sekolah di dua daerah tersebut benar-benar terkena dampak kebocoran soal UN atau tidak. Jika terbukti terdampak, maka akan dilakukan ujian ulangan.

"Jika ditemukan dari jawaban anak-anak bahwa mereka sudah mengetahui, maka di tempat itu akan dilakukan pengulangan (UN). Tapi jika tidak ada tanda-tanda, tidak akan pengulangan," kata Anies di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/4/2015).

Mantan Rektor Universitas Paramadina itu mengatakan, ada 11.700 paket soal dalam UN 2015. Ada 30 paket soal yang bocor dan merupakan paket soal yang digunakan di beberapa daerah di Provinsi DI Yogyakarta dan Aceh.

Anies menyebutkan, pelaku diduga oknum dari percetakan soal UN. Soal-soal yang dibocorkan itu dialirkan untuk daerah di Yogyakarta dan Aceh.

"Hanya dua daerah itu yang berpotensi terkena dampak kecurangan, daerah lainnya tidak," ucap Anies.

Pada Rabu (15/4/2015), penyidik Badan Reserse Kriminal Polri menggeledah beberapa tempat di Jakarta terkait kasus kebocoran soal UN. Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso mengatakan, pengusutan berawal dari laporan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke Bareskrim, Selasa (14/4). Polisi langsung mengusutnya dengan melibatkan sejumlah direktorat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, Anies mengatakan bahwa pengunggah soal-soal UN di tempat penyimpanan data Google Drive adalah perusahaan percetakan di Jakarta. Bocoran itu baru diketahui pada Senin (13/4) sore. Setelah menerima informasi itu, Kemdikbud berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. "Dilakukan pemblokiran. Karena itu ada di Google, kami langsung telepon Google," jelas Anies.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

Nasional
Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Nasional
Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Nasional
Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Nasional
Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Nasional
Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Nasional
TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

Nasional
Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Nasional
Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Nasional
Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Nasional
Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Nasional
Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Nasional
Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Nasional
Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Nasional
Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.