Wakil Rakyat yang Menjauhi Rakyat

Meski mengaku sulit untuk menghitung pasti kebutuhan dana polisi parlemen, Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, setidaknya dibutuhkan dana ratusan miliar rupiah untuk polisi parlemen. "Dana itu akan mubazir karena kebutuhan dana pamdal mencapai Rp 18 miliar per tahun," katanya.

Aktivis Indonesia Corruption Watch, Tama S Langkun, mempertanyakan pentingnya pembentukan polisi parlemen. "Tidak pantas dibentuk polisi parlemen. Saya juga menduga akan ada potensi inefisiensi anggaran. Lantas, pamdal mau dikemanakan?" ujarnya.

Anggaran yang dibutuhkan untuk polisi parlemen memang tidak hanya gaji, tetapi juga pengadaan sarana dan prasarana. Dalam proposal kebutuhan sarana prasarana, muncul kebutuhan satu gedung kantor, dua kendaraan water canon, dan lima unit pagar kawat.

Yang menarik, dianggarkan pula pembelian tujuh golf car, 60 alat pemadam api ringan, 100 senjata api panjang, dan pengadaan rumah dinas lebih kurang mencapai 130 unit.

"Mengamankan"

Polisi parlemen memang tak langsung hadir besok pagi. Setidaknya rencana pendirian polisi parlemen akan dihadirkan melalui tiga tahap kerja, yakni jangka pendek (1-2 tahun), sedang (2-3 tahun), dan panjang (3-5 tahun).

Dalam jangka pendek ditargetkan penempatan 120 personel Polri dengan penyusunan standar prosedur pengamanan kompleks parlemen. Target jangka sedang adalah terbangunnya kantor, rumah dinas, dan mes polisi parlemen. Sementara itu, target jangka panjang adalah terpenuhinya semua sarana dan prasarana polisi parlemen.

Tentu saja, adalah domain wakil rakyat untuk menentukan sendiri pola pengamanan yang terbaik bagi dirinya sendiri. Jelas, wakil rakyat, para anggota Dewan itu, yang punya kuasa menentukan anggaran dan fasilitas buat mereka sendiri. Akan tetapi, renungkanlah, apakah kehadiran polisi parlemen membawa kebaikan atau justru membuat wakil rakyat makin berjarak dengan rakyatnya.

Juga alangkah indahnya untuk senantiasa merefleksikan pantaskah fasilitas itu dimiliki ketika ada banyak daerah dan pelosok yang mendambakan kehadiran personel kepolisian. Untuk urusan rakyat saja polisi masih kekurangan banyak personel. Padahal, banyak sekali persoalan di lapangan yang mesti mendapat penanganan polisi, mulai dari perilaku berlalu lintas yang ngawur; tindak kriminal yang menakutkan, semisal aksi begal motor; hingga persoalan kejahatan kerah putih dan korupsi. Aneh rasanya jika banyak masalah yang menjadi tanggung jawab polisi justru tidak dinomorsatukan.

Wacana polisi parlemen juga menimbulkan pertanyaan, jangan-jangan tujuannya adalah "mengamankan" potensi konflik yang terjadi antarkubu di tubuh pengurus PPP dan Partai Golkar. Juga "mengamankan" kejadian seperti saat dua anggota Dewan dari PPP dan Demokrat terlibat "perkelahian" di Komisi VII DPR.

Apabila itu yang menjadi dasar dari pembentukan pengamanan khusus ini, kiranya yang dibutuhkan bagi wakil rakyat bukanlah pengamanan dari polisi parlemen, tetapi wasit! Polisi parlemen tak perlu, lah. (HARYO DAMARDONO/ANITA YOSSIHARA)

* Artikel ini sebelumnya tayang di Harian Kompas edisi Rabu (15/4/2015).