Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UN Bukan Lagi Penentu, Presiden Ingatkan agar Sekolah Berlaku Jujur

Kompas.com - 14/04/2015, 23:00 WIB


JAKARTA, KOMPAS
- Ujian nasional sudah tidak menjadi penentu kelulusan. Hal itu menurunkan tekanan dan risiko terhadap peserta didik. Kejujuran peserta didik, guru, dan sekolah diharapkan meningkat. Bagi sekolah, pemerintah menetapkan indeks integritas yang salah satunya diukur dari kejujuran dalam melaksanakan ujian nasional.

Presiden Joko Widodo mengemukakan hal itu, Selasa (14/4/2015), saat berkunjung selama 15 menit di SMA Negeri 2 Jakarta sebelum pelaksanaan ujian nasional (UN) hari kedua. Joko Widodo didampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan serta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Berbeda dengan dari tahun lalu, tahun ini ditetapkan indeks integritas. Sekolah diukur indeks integritasnya, jujur atau tidak nanti akan kelihatan. Ada mesinnya," kata Joko Widodo.

Anies Baswedan menambahkan, indeks integritas ditetapkan di tingkat sekolah. Kemdikbud mengeluarkan daftar berisi 52 daerah kabupaten/kota yang memiliki indeks integritas tinggi dari data selama lima tahun terakhir.

Indeks integritas yang tinggi berarti daerah-daerah itu jujur dalam melaksanakan UN. Dari daftar itu, Daerah Istimewa Yogyakarta dan DKI Jakarta termasuk dua daerah dengan indeks integritas paling tinggi.

"Ini contoh yang bisa digunakan untuk mempromosikan sekolah-sekolah yang indeks integritasnya tinggi, dalam kata lain jujur, saat UN. Kapan daerah atau sekolah lain menyusul?" kata Anies.

Setelah seluruh pelaksanaan UN berakhir, Anies berjanji akan memberikan laporan rinci indeks integritas kepada masing-masing sekolah. Laporan itu juga akan diumumkan. "Semua akan diumumkan dan transparan," ujar Anies.

Presiden Joko Widodo dan Mendikbud Anies tiba di SMAN 2 pukul 07.15, 15 menit sebelum ujian dimulai. Sekitar 10 menit sebelumnya, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama tiba di sekolah dan disambut sorak-sorai murid-murid. Saat Joko Widodo tiba di halaman sekolah, murid-murid yang dikumpulkan di tengah halaman lagi-lagi berteriak dan menjerit sambil mengerumuni Presiden. Karena waktu terbatas, Joko Widodo segera diminta memberikan pengarahan untuk menyemangati peserta ujian.

"Saya titip pesan. Hati-hati menjawab soal, tenang, dan jangan grusa-grusu (buru-buru) mengerjakannya. Saya sebagai presiden mendoakan semua siswa mendapat nilai yang baik. Saya tidak ingin mengganggu lebih lama," kata Joko Widodo.

Selesai memberi wejangan, siswa dan guru meminta kesempatan untuk foto bersama dan selfie. Saat bel berbunyi, anak-anak berlari masuk ruang ujian dan Presiden didampingi Mendikbud dan Gubernur menengok sebentar gudang tempat penyimpanan naskah soal. Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan untuk melihat UN berbasis komputer di SMK Negeri 1 Jakarta.

Hari kedua lancar

Sementara itu di Jayapura pelaksanaan UN berbasis komputer pada hari kedua berlangsung lancar. Tidak ada lagi masalah pemadaman listrik dan gangguan jaringan internet selama kegiatan itu berlangsung.

Pantauan Kompas, Selasa sekitar pukul 09.00 WIT, di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kotaraja, Distrik Abepura, para peserta ujian sesi pertama mengikuti ujian tanpa kendala. Sebanyak 420 siswa melaksanakan UN di sekolah itu.

"Kami sangat senang karena tidak terjadi pemadaman listrik dan gangguan jaringan, seperti Senin kemarin. Mudah-mudahan kondisi ini konsisten hingga hari terakhir UN," tutur Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Melkianus Mawene.

Kondisi sama terlihat di SMK Negeri 1 Jayapura. Sekolah belum menggunakan genset sejak pelaksanaan ujian dari Selasa pagi tadi. "Kami belum menggunakan solar untuk mesin genset sekolah. Anak-anak mengikuti ujian tanpa gangguan teknis," kata Wakil Kepala SMK Negeri 1 Elsina Kaiwai.

Manajer PLN Area Jayapura Mery Louw saat dihubungi menuturkan, pihaknya telah menyiagakan seluruh petugas teknik di dua mesin pembangkit listrik tenaga diesel di Waena dan Yarmuk.

"Upaya ini bertujuan untuk memberi pelayanan cepat ketika terjadi pemadaman listrik di sekolah-sekolah yang melaksanakan UN berbasis komputer," ujar Mery. (Luki Aulia dan Fabio Lopes)

* Artikel ini sebelumnya tayang di Kompas Digital edisi Selasa (14/4/2015).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com