Selain tugas berat meyakinkan hati rakyat bahwa PDI-P betul-betul berkomitmen anti korupsi, dalam relasinya dengan pemerintahan yang dipimpin Joko Widodo, publik juga masih menantikan PDI-P berlaku selayaknya partai pemerintah.
Saat pembukaan kongres, ketika Megawati dan Jokowi bertemu, bahasa tubuh keduanya tidak lagi menunjukkan ada permasalahan mengganjal. Mereka sering terlihat berbincang akrab.
Ini tidak seperti saat pembukaan Musyawarah Nasional Ke-2 Partai Hanura, pertengahan Februari lalu, ketika kedua- nya tidak harmonis sebagai dampak pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Selama hampir tiga jam acara berlangsung, hanya sekali mereka terlihat berbicara. Di pengujung kongres, PDI-P pun mengeluarkan sikap politik yang meneguhkan posisinya sebagai partai pemerintah.
Apakah semua bisa berjalan mulus hingga akhir kepemimpinan Jokowi tahun 2019? Peneliti LIPI, Ikrar Nusa Bhakti, menilai, jika kader-kader PDI-P tetap melakukan kritik di depan umum, hal itu justru mendistraksi dan mengganggu kinerja pemerintah. "Bukan berarti kritik dilarang, tetapi ada caranya. Kalau mau mengingatkan sebagai partai pengusung, lakukan secara santun dalam forum tertutup, jangan di parlemen atau di media massa," katanya.
Di sisi lain, masih banyak tugas berat menanti PDI-P. Masih ada kaderisasi, persiapan regenerasi, konsolidasi, dan tentu membiasakan diri dengan budaya partai pemerintah. Menyelesaikan setiap tugas berat itu bukan perkara mudah.
* Artikel ini sebelumnya tayang di Harian Kompas edisi Selasa (14/4/2015).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.