Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI Belum Rencanakan Operasi Militer untuk Buru Teroris di Poso

Kompas.com - 30/03/2015, 19:35 WIB
PALU, KOMPAS.com- Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengaku belum merencanakan operasi militer di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, untuk mengejar dan menangkap kelompok teroris di daerah itu. Moeldoko mengatakan, saat ini TNI gabungan sedang melakukan latihan perang di kawasan hutan dan laut di Poso.

Dia mengatakan latihan tersebut dilakukan di daerah yang memiliki potensi ancaman keamanan, seperti di Kabupaten Poso. Dengan demikian, pasukan TNI bisa lebih mengenal daerah apabila suatu saat melakukan operasi.

"Jadi, jika kelak ada operasi, pasukan sudah memiliki gambaran tentang cuaca, medan dan musuh," kata Moeldoko di Palu, Senin (30/3/2015).

Latihan perang semacam itu merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilakukan TNI yang dilakukan di daerah yang dipilih. Saat ini perburuan kelompok teroris di Kabupaten Poso yang dipimpin Santoso masih dilakukan oleh Polri.

Selama 2015, polisi berhasil menangkap 10 orang yang diduga kuat merupakan jaringan kelompok Santoso yang saat ini bersembunyi di hutan.

Santoso dan kelompoknya diduga kuat telah melakukan serangkaian teror kepada aparat dan warga di Kabupaten Poso dan beberapa daerah di Sulawesi Tengah. Kelompok Santoso ditetapkan sebagai buronan berbahaya oleh Polri sejak tiga tahun silam namun hingga kini belum tertangkap.

Moeldoko menegaskan latihan perang yang melibatkan sekitar 3.200 personel tersebut bukanlah untuk mengejar kelompok teroris. "Tapi kalau ketemu Santoso dan anak buahnya ya kita minta untuk menyerah atau ditembak," katanya.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko sendiri tiba di Poso untuk membuka latihan perang dan selanjutnya kembali ke Jakarta. Latihan perang itu akan berlangsung selama dua pekan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com