Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembahasan APBN-P 2015 Berjalan Mulus, Ada Apa?

Kompas.com - 24/03/2015, 18:35 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai, kebijakan DPR dalam pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 menunjukkan bahwa DPR mendukung program-program pemerintah. Namun, peneliti Formappi, Abdul Sahi, mengatakan, mulusnya proses penentuan anggaran di DPR ialah karena adanya proses transaksional politik.

"Penetapan APBN-P 2015 berjalan mulus. Tidak terlihat pembelahan politik dalam kubu KMP dan KIH," ujar Abdul, saat ditemui di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Selasa (24/3/2015).

Abdul mengatakan, alokasi dana APBN-P yang hampir merata terlihat bagi beberapa kementerian, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Sosial. Ia menekankan, pembahasan anggaran di DPR patut dipertanyakan karena dalam prosesnya tidak ada sikap kritis dan perdebatan fundamental terhadap program pemerintah.

Menurut Abdul, anggota DPR hanya sesekali mempertanyakan program pemerintah yang terkait isu pengurangan subsidi bahan bakar minyak, tambahan modal bagi 39 BUMN, dan anggaran untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Selain itu, menurut Abdul, indikasi adanya politik transaksional terlihat dalam beberapa perubahan, misalnya meningkatnya anggaran bagi parlemen, meningkatnya dana talangan bagi korban lumpur Lapindo, dan meningkatnya anggaran untuk renumerasi pegawai Direktorat Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan.

Abdul mengatakan, seharusnya anggota Dewan lebih meningkatkan kualitas dan fokus perdebatan selama pembahasan terkait penentuan anggaran. Hal itu dapat dilakukan terutama pada isu dan program strategis agar menunjukkan keberpihakan pada kepentingan rakyat, bukan politik transaksional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Nasional
Video Bule Sebut IKN 'Ibu Kota Koruptor Nepotisme' Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Video Bule Sebut IKN "Ibu Kota Koruptor Nepotisme" Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Nasional
Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Nasional
KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

Nasional
Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Nasional
PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

Nasional
Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Nasional
Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com