Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPD Golkar Jatim Akui Kepemimpinan Agung Laksono

Kompas.com - 17/03/2015, 13:17 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Pimpinan Daerah Golkar Jawa Timur menyatakan dukungan dan mengakui kepengurusan DPP Golkar yang dipimpin Agung Laksono. Sejumlah pengurus DPD I dan II Jatim mendatangi Kantor DPP Golkar di Slipi, Jakarta Barat, Selasa (17/3/2015) pagi, untuk menyatakan secara langsung dukungan yang mereka berikan.

"Mereka menyatakan tidak melihat lagi person to person, tapi sudah melihat pengakuan Kemenkumham bahwa kepengurusan kami yang legitimate," kata Ketua DPP Golkar hasil Musyawarah Ancol, Agun Gunanjar Sudarsa, saat dikonfirmasi, Selasa siang.

Menurut Agun, DPD I dan II yang hadir diterima langsung oleh Ketua Umum Agung Laksono, Sekjen Zainuddin Amali, dan beberapa pengurus DPP Golkar. DPP menyambut baik dukungan dan pengakuan yang diberikan DPD Jatim.

Selain menyatakan dukungan, kata Agun, pertemuan tersebut juga membahas mengenai persiapan pemilihan kepala daerah serentak yang akan dihadapi partai-partai politik pada akhir tahun ini. DPP Golkar menyampaikan kepada DPD Jatim untuk tidak perlu khawatir karena Golkar kubu Agung sudah beberapa kali melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum terkait penyelenggaraan pilkada serentak ini.

Agun juga optimistis bahwa pihaknya akan segera mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Kubu Agung telah menyerahkan susunan kepengurusan yang sudah diperbaiki dengan mengakomodasi kubu Aburizal Bakrie pada pagi ini.

"Kepemimpinan kami sudah sah, diakui pemerintah, untuk memberikan legitimasi di pilkada, " ujar Agun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Nasional
Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Nasional
PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Nasional
KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

Nasional
KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan 'Back Up' Data Imigrasi

[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan "Back Up" Data Imigrasi

Nasional
Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Nasional
Pejabat Pemerintah Dinilai Tak 'Gentle' Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Pejabat Pemerintah Dinilai Tak "Gentle" Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Nasional
Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar 'Fun Run' hingga Konser di GBK Minggu Besok

Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar "Fun Run" hingga Konser di GBK Minggu Besok

Nasional
Beri Sinyal Poros Ketiga di Pilkada Jakarta, PDI-P: Kami Poros Rakyat

Beri Sinyal Poros Ketiga di Pilkada Jakarta, PDI-P: Kami Poros Rakyat

Nasional
Kasus Ahli Waris Krama Yudha Jadi Momentum Reformasi Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia

Kasus Ahli Waris Krama Yudha Jadi Momentum Reformasi Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com