Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Hatta Rajasa Orang Kelima Terpopuler di Indonesia"

Kompas.com - 24/02/2015, 20:06 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Amanat Nasional Tjatur Sapto Edy yakin partainya akan meraih suara signifikan pada Pemilu 2019 mendatang jika tetap dipimpin oleh Hatta Rajasa. Menurut dia, popularitas Hatta yang tinggi pada hasil Pemilu Presiden 2014 lalu akan berdampak cukup besar terhadap raihan suara PAN.

"Pak Hatta itu sekarang orang kelima terpopuler se-Indonesia," kata Tjatur di Jakarta, Selasa (24/2/2015).

Menurut Tjatur, orang pertama yang paling populer adalah Presiden Joko Widodo. Orang terpopuler kedua adalah saingan Jokowi pada pilpres lalu, yang berpasangan dengan Hatta, yakni Prabowo Subianto. Orang terpopuler ketiga adalah mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Di urutan keempat ada Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Kita butuh pimpinan partai yang bisa mengambil hati rakyat dan itu harus dilakukan oleh pimpinan yang sangat populer," ujar Ketua Fraksi PAN di DPR ini.

Terlebih lagi, lanjut Tjatur, pada Pemilu 2019 mendatang, pileg dan pilpres akan diadakan secara serentak. Kemungkinan besar, sistemnya juga akan menggunakan sistem proporsional tertutup karena semua fraksi di DPR sudah menggelontorkan wacana itu.

"Lagi-lagi untuk menghadapi semua itu, partai harus dipimpin oleh orang populer. Pilihan rasionalnya begitu," ucapnya.

Terlepas dari popularitasnya, Tjatur juga menilai bahwa Hatta sudah banyak membawa prestasi bagi PAN. Salah satu yang paling signifikan adalah raihan suara PAN di Pileg 2014 lalu yang naik 53 persen, dari 2,6 juta suara menjadi 9,5 juta suara.

"Itu perolehan suara tertinggi sepanjang sejarah partai," ucapnya.

Seperti diketahui, salah satu agenda dari Kongres PAN yang rencananya akan dilangsungkan di Bali pada 28 Februari-3 Maret adalah pemilihan ketua umum baru. Hatta yang berniat maju kembali sebagai ketua umum akan ditantang oleh Zulkifli Hasan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com