Rizal Ramli: Kasus BG Ini Kecil kalau Jokowi Punya Nyali

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli meminta Presiden Joko Widodo untuk tetap tegas menyikapi perseteruan antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Rizal, jika Jokowi tegas, perseteruan antara Polri dan KPK bisa cepat selesai dan tidak akan terjadi lagi.

"Jokowi... Anda presiden, bertindaklah sebagai presiden. Jangan mengaku presiden, tapi mencla-mencle dan tidak berani. Kasus ini kecil, kasus BG kecil. Kalau presiden punya nyali," ujar Rizal di Bundaran Hotel Indonesia, Minggu (22/2/2015).

Hal tersebut diucapkan Rizal dalam orasinya pada aksi "Save KPK" di lokasi car free day. Masih dalam orasinya, Rizal juga mengusulkan agar penyidik KPK diangkat menjadi pegawai tetap KPK.

Penyidik KPK, kata Rizal, banyak yang berasal dari pegawai kepolisian dan kejaksaan. Status ini membuat penyidik menjadi sungkan untuk menyidik atasannya yang berasal dari institusi Polri.

Dengan menetapkan penyidik KPK sebagai pegawai tetap KPK, maka penyidikan kasus yang melibatkan institusi Polri maupun kejaksaan tidak akan terhambat lagi. "Biar mereka berani," ujar Rizal.

Selain menjelaskan hal-hal itu, Rizal juga menceritakan mengenai sebuah lukisan yang terpasang di rumahnya. Lukisan tersebut sekaligus menjadi pesan dia kepada masyarakat Indonesia dalam melihat kasus KPK Polri ini.

Lukisan yang diceritakan Rizal berisi gambar sebuah anak yang membawa buku. Rizal mengatakan, lukisan itu menunjukkan anak Indonesia yang harus terus menuntut ilmu. Rizal melanjutkan, di atas gambar anak itu terdapat balon berwarna merah putih yang membubung ke angkasa. Sehingga, kata Rizal, anak Indonesia juga harus terbang tinggi dengan pendidikannya.

"Tetapi, kaki anak itu diikat. Satu, dengan feodalisme, sehingga mereka susah maju. Kedua, diikat dengan KKN, jadi anak enggak bisa terbang tinggi," ujar Rizal.

"Jadi, saatnya kita potong feodalisme dan KKN agar anak Indonesia bisa terbang tinggi," tambah Rizal.

Presiden Jokowi sendiri sudah mengambil sikap dalam menyikapi polemik antara Polri dan KPK. Misalnya, Jokowi batal melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Presiden memutuskan mengusulkan calon baru, yakni Komisaris Jenderal Badrodin Haiti yang kini menjabat Wakil Kepala Polri. (Baca: Batal Lantik Budi Gunawan, Jokowi Usulkan Badrodin Haiti Calon Kapolri)

Selain itu, Jokowi juga menunjuk tiga orang sebagai pimpinan baru di Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketiga orang tersebut adalah mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, akademisi Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji, dan Deputi Pencegahan KPK Johan Budi SP. (Baca: Jokowi Tunjuk Tiga Orang sebagai Pimpinan Sementara KPK)