Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Andi Bantah Campur Tangan Budi Gunawan dalam Pencawapresan

Kompas.com - 16/02/2015, 17:32 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Tim Sebelas yang merupakan tim pemenangan Joko Widodo, Andi Widjojanto, membantah adanya campur tangan Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan dalam menentukan calon wakil presiden pendamping Jokowi. Ia membantah Budi Gunawan sebagai pihak yang menggagalkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad untuk menjadi calon wakil presiden pendamping Jokowi.

Menurut Andi, Budi Gunawan adalah perwira tinggi aktif yang tidak bisa dilibatkan dalam proses politik.

"Tentang proses gagalnya Abraham Samad apakah ada pelibatan BG (Budi Gunawan) di situ, ada telepon sadap dan seterusnya, dalam Fungsi Tim Sebelas, kami tidak pernah berinteraksi dengan yang bersangkutan, Budi Gunawan, terkait pencapresan. BG adalah perwira tinggi aktif yang tidak bisa dilibatkan dalam proses politik," kata Andi di hadapan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (16/2/2015).

Ia menjawab pertanyaan dari anggota DPR mengenai informasi yang menyebutkan adanya campur tangan Budi sehingga Abraham batal menjadi cawapres Jokowi. Ia juga mengaku tidak tahu apakah ada peranan Budi dalam penentuan Jusuf Kalla sebagai wakil presiden.

Andi yang sekarang menjabat Sekretaris Kabinet itu mengatakan bahwa penentuan calon wakil presiden murni menjadi kewenangan Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Jokowi. Selaku ketua Tim Sebelas, Andi hanya bertugas untuk memfasilitasi pertemuan Mega, Jokowi, dan pimpinan partai pendukung dalam menentukan calon pendamping Jokowi.

"Jumat itu saya fasilitasi pertemuan Jokowi, Megawati, ketua umum partai-partai pendukung untuk melakukan konsultasi-konsultasi tentang itu. Kira-kira magrib sudah mengarah ke JK, JK dipanggil ikut bertemu, setelah itu ke TU (Teuku Umar atau rumah Mega), beritahukan ke Ibu Mega bahwa JK yang ditetapkan. Dalam proses itu tak sekali pun saya libatkan Pak Budi Gunawan. Putusan itu diambil saat bertemu Mega dan Jokowi di kediaman Mega, Jumat, setelah itu Jokowi perintahkan mempersiapkan pengumuman JK di Gedung Joeang," tutur Andi. 

Ketika pengumuman JK sebagai calon wapres Jokowi, Andi mengatakan bahwa saat itu pihaknya belum menyiapkan masalah pendanaan. Proses pendanaan, kata Andi, baru dilakukan setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan capres dan cawapres.

"Kami lakukan prosedur sesuai di KPK. Prosesnya dilakukan dan sudah dilaporkan ke KPU, tidak ada mekanisme pendanaan untuk calon-calon lainnya," sambung Andi.

Kepada anggota Komisi III DPR, Andi juga mengakui bahwa Abraham dan Kalla masuk sebagai calon kuat wakil presiden pendamping Jokowi. Ia pun mengakui pernah bertemu dengan Abraham dan keluarga Abraham. Namun, Andi membantah pertemuannya itu terkait dengan pencalonan wakil presiden.

Menurut Andi, pertemuannya dengan Abraham yang berlangsung di Bandara Adisucipto Yogyakarta terjadi secara kebetulan. Ketika itu ia mendampingi Jokowi yang kebetulan berada di bandara yang sama dengan Abraham. Dalam pertemuan di Bandara tersebut, Andi meminta izin kepada Abraham untuk menemui keluarga Abraham.

"Saya, tim, tidak berani bilang, 'Pak minta izin wawancara keluarga karena Bapak dicalonkan cawapres'. Karena (masalah pencalonan) itu masih jauh. Abraham masuk nominasi cawapres itu iya, tapi saya tidak pernah komunikasi dengan Abraham bahwa beliau calon Jokowi," ucap Andi.

Kendati demikian Andi mengakui bahwa dalam pertemuan Abraham-Jokowi di ruang tunggu bandara itu sempat telontar guyonan soal pencalonan wapres. "Saya ingatnya saat itu mereka duduk bareng-bareng di Adisucipto, di situ sudah muncul guyonan ini calon nomor satu dan dua bertemu, sehingga saya tidak sampaikan apa-apa ke Abraham Samad," sambung Andi.

Setelah pertemuan itu, Andi menemui keluarga Abraham di sebuah rumah di kawasan Pulomas, Jakarta. Dalam pertemuan dengan keluarga Abraham, Andi menggali informasi mengenai kepribadian Abraham, termasuk mengenai nilai-nilai keluarga Abraham.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com