Kompas.com - 15/02/2015, 11:07 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Wiranto kembali menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura periode 2015-2020. Keputusan tersebut diambil dalam Munas II Hanura yang dihelat pada 13-15 Februari di Solo, Jawa Tengah.

"Semua peserta Munas II Hanura telah menyepakati secara aklamasi untuk meminta Wiranto sebagai Ketua Umum DPP Partai Hanura periode 2015-2020," kata Afifudin, koordinator seksi persidangan pada Munas II Hanura, melalui keterangan pers, Minggu (15/2/2015).

Selanjutnya, kata Afifudin, semua kader memercayakan Wiranto sebagai Ketua Umum terpilih untuk memiliki hak prerogatif dalam menyusun struktur kepengurusan BPH DPP Partai Hanura periode 2015-2020, dengan dibantu empat anggota formatur yang terdiri dari dua unsur DPP dan dua Unsur DPD.

"Saya yakin struktur kepengurusan BPH DPP Partai Hanura akan diisi oleh kader-kader muda yang memiliki integritas dan dedikasi tinggi," ujar dia.

Meski tak ada perubahan di pucuk pimpinan partainya, Afifudin optimistis nasib Hanura pada Pemilu 2019 mendatang akan lebih baik dari Pemilu 2014 lalu. Pada pemilu legislatif lalu, Hanura hanya mendapat 5,26 persen suara yang akhirnya membuat partai itu gagal mengusung capres ataupun cawapres.

"Pendamping Pak Wiranto harus diisi orang orang yang siap bekerja dan memiliki manajemen melayani dalam membangun tata kelola Partai Hanura ke depan dan saya juga optimistis Partai Hanura ke depan akan lebih besar dan akan masuk lima besar pada Pemilu 2019," ujar Afifudin yang juga Ketua DPP Pemuda Hanura ini.

Kaderisasi

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, menuturkan, Hanura seperti partai politik Indonesia lainnya yang cenderung belum sungguh-sungguh menjadi pilar utama demokrasi dan aset negara. Penggagas dan pendiri partai cenderung menjadi pemilik sekaligus tokoh sentral. Ini membuat budaya politik yang terbangun cenderung dari atas ke bawah, mengedepankan senioritas, dan kurang transparan.

”Dampak negatifnya sirkulasi elite kurang lancar, pergantian ketua umum partai atau regenerasi partai mandek,” katanya.

Parpol yang seharusnya menjadi rumah demokrasi dan tempat para kader berlatih melaksanakan nilai-nilai demokrasi, seperti kontestasi dalam munas atau kongres, menjadi tidak mungkin.

”Jika di internal partai saja para kader tak dibiasakan berkontestasi dalam artian positif, bagaimana kader-kader harus menghadapi kontestasi di pemilu atau pilkada?” tanya Siti.

Tentunya segenap komponen Partai Hanura menginginkan partainya terus berkembang. Jadi, jika Wiranto kembali dipilih untuk memimpin, menjadi tanggung jawab semua kader partai itu untuk menjadikan Hanura sebagai rumah demokrasi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU: Berkas Pendaftaran PSI, PAN, PPP, dan Golkar Dinyatakan Lengkap

KPU: Berkas Pendaftaran PSI, PAN, PPP, dan Golkar Dinyatakan Lengkap

Nasional
Divonis 12 Tahun Penjara di Kasus Asabri, Teddy Tjokro Ajukan Banding

Divonis 12 Tahun Penjara di Kasus Asabri, Teddy Tjokro Ajukan Banding

Nasional
Brimob Bawa Barang Bukti Sekoper dari Rumah Pribadi Ferdy Sambo ke Bareskrim

Brimob Bawa Barang Bukti Sekoper dari Rumah Pribadi Ferdy Sambo ke Bareskrim

Nasional
P2MI Pulangkan 190 PMI Ilegal Asal Malaysia, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Perketat Pengawasan

P2MI Pulangkan 190 PMI Ilegal Asal Malaysia, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Perketat Pengawasan

Nasional
UPDATE 10 Agustus 2022: Bertambah 5.926, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.261.605

UPDATE 10 Agustus 2022: Bertambah 5.926, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.261.605

Nasional
KPU Antisipasi Penumpukan Partai Politik di Malam Terakhir Pendaftaran

KPU Antisipasi Penumpukan Partai Politik di Malam Terakhir Pendaftaran

Nasional
Polri Sita dan Dalami Barang Bukti dari Penggeledahan di 3 Rumah Ferdy Sambo

Polri Sita dan Dalami Barang Bukti dari Penggeledahan di 3 Rumah Ferdy Sambo

Nasional
Muncul Subvarian BA.4.6, Epidemiolog: Jadi Masalah Baru jika Abai Prokes

Muncul Subvarian BA.4.6, Epidemiolog: Jadi Masalah Baru jika Abai Prokes

Nasional
KPK Usut Dugaan Penggunaan Lahan untuk Perusahaan Pelabuhan Maming

KPK Usut Dugaan Penggunaan Lahan untuk Perusahaan Pelabuhan Maming

Nasional
KemenPPPA Pastikan Korban KDRT di Karanglewas Banyumas Dapat Pendampingan

KemenPPPA Pastikan Korban KDRT di Karanglewas Banyumas Dapat Pendampingan

Nasional
KIB Terbuka jika PSI Ingin Bergabung, Zulkifli Hasan: Kita Kasih Karpet Biru dengan Senang Hati

KIB Terbuka jika PSI Ingin Bergabung, Zulkifli Hasan: Kita Kasih Karpet Biru dengan Senang Hati

Nasional
Alasan KPK Tak Berencana Gelar Sidang In Absentia Surya Darmadi

Alasan KPK Tak Berencana Gelar Sidang In Absentia Surya Darmadi

Nasional
RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) Perlu tetapi Harus Persiapkan Sejumlah Hal

RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) Perlu tetapi Harus Persiapkan Sejumlah Hal

Nasional
Benny Mamoto dan Pernyataan Kontroversial soal Tak Ada Kejanggalan di Kasus Kematian Brigadir J

Benny Mamoto dan Pernyataan Kontroversial soal Tak Ada Kejanggalan di Kasus Kematian Brigadir J

Nasional
Komnas HAM Periksa Hasil Uji Balistik di Kasus Pembunuhan Brigadir J Selama 5,5 Jam

Komnas HAM Periksa Hasil Uji Balistik di Kasus Pembunuhan Brigadir J Selama 5,5 Jam

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.