Tanpa Saingan, Wiranto Kembali Jadi Ketua Umum Hanura - Kompas.com

Tanpa Saingan, Wiranto Kembali Jadi Ketua Umum Hanura

Kompas.com - 15/02/2015, 11:07 WIB
KOMPAS.COM/ M Wismabrata Jokowi dan Wiranto membuka Munas Hanura, Solo, Jumat (13/2/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com — Wiranto kembali menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura periode 2015-2020. Keputusan tersebut diambil dalam Munas II Hanura yang dihelat pada 13-15 Februari di Solo, Jawa Tengah.

"Semua peserta Munas II Hanura telah menyepakati secara aklamasi untuk meminta Wiranto sebagai Ketua Umum DPP Partai Hanura periode 2015-2020," kata Afifudin, koordinator seksi persidangan pada Munas II Hanura, melalui keterangan pers, Minggu (15/2/2015).

Selanjutnya, kata Afifudin, semua kader memercayakan Wiranto sebagai Ketua Umum terpilih untuk memiliki hak prerogatif dalam menyusun struktur kepengurusan BPH DPP Partai Hanura periode 2015-2020, dengan dibantu empat anggota formatur yang terdiri dari dua unsur DPP dan dua Unsur DPD.

"Saya yakin struktur kepengurusan BPH DPP Partai Hanura akan diisi oleh kader-kader muda yang memiliki integritas dan dedikasi tinggi," ujar dia.

Meski tak ada perubahan di pucuk pimpinan partainya, Afifudin optimistis nasib Hanura pada Pemilu 2019 mendatang akan lebih baik dari Pemilu 2014 lalu. Pada pemilu legislatif lalu, Hanura hanya mendapat 5,26 persen suara yang akhirnya membuat partai itu gagal mengusung capres ataupun cawapres.

"Pendamping Pak Wiranto harus diisi orang orang yang siap bekerja dan memiliki manajemen melayani dalam membangun tata kelola Partai Hanura ke depan dan saya juga optimistis Partai Hanura ke depan akan lebih besar dan akan masuk lima besar pada Pemilu 2019," ujar Afifudin yang juga Ketua DPP Pemuda Hanura ini.

Kaderisasi

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, menuturkan, Hanura seperti partai politik Indonesia lainnya yang cenderung belum sungguh-sungguh menjadi pilar utama demokrasi dan aset negara. Penggagas dan pendiri partai cenderung menjadi pemilik sekaligus tokoh sentral. Ini membuat budaya politik yang terbangun cenderung dari atas ke bawah, mengedepankan senioritas, dan kurang transparan.

”Dampak negatifnya sirkulasi elite kurang lancar, pergantian ketua umum partai atau regenerasi partai mandek,” katanya.

Parpol yang seharusnya menjadi rumah demokrasi dan tempat para kader berlatih melaksanakan nilai-nilai demokrasi, seperti kontestasi dalam munas atau kongres, menjadi tidak mungkin.

”Jika di internal partai saja para kader tak dibiasakan berkontestasi dalam artian positif, bagaimana kader-kader harus menghadapi kontestasi di pemilu atau pilkada?” tanya Siti.

Tentunya segenap komponen Partai Hanura menginginkan partainya terus berkembang. Jadi, jika Wiranto kembali dipilih untuk memimpin, menjadi tanggung jawab semua kader partai itu untuk menjadikan Hanura sebagai rumah demokrasi.


PenulisIhsanuddin
EditorErlangga Djumena

Terkini Lainnya


Close Ads X