Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Pesan Din Syamsuddin kepada Jokowi soal Polemik Pergantian Kapolri

Kompas.com - 14/02/2015, 19:17 WIB
Kontributor Surabaya, Achmad Faizal

Penulis


SURABAYA, KOMPAS.com
- Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk juga menggunakan pertimbangan spiritual dalam memutuskan soal pergantian kepala Polri.

"Jadi Jokowi jangan hanya menggunakan pertimbangan politik, hukum, dan moral saja, tapi juga perlu menggunakan pertimbangan spiritual," kata Din seusai Konsolidasi Organisasi Muhammadiyah se-Jawa Timur di Surabaya, Sabtu (14/2/2015).

Pertimbangan spiritual yang dimaksud adalah memantapkan hati pada pilihannya jika dirasa bimbang. (baca: Ketika Semburat Amarah di Ekspresi Jokowi)

"Jokowi juga harus memilih figur (calon kapolri) yang lebih rendah sisi bahayanya dan lebih tinggi manfaatnya daripada sisi bahayanya," ujar Din.

Kepada masyarakat, dia berharap agar bisa menerima dan "legowo" terhadap apa yang akan dipilih Presiden Jokowi nantinya. Din yakin, segala pilihan tentu ada kelebihan dan kekurangannya.

Menurut dia, memang tidak mudah menentukan pilihan bagi Jokowi di tengah konflik dua lembaga penegak hukum. (baca: Jokowi Akui Keputusan Pergantian Kapolri Tunggu Pengesahan APBN-P 2015)

"Tapi kita semua harus yakin, bahwa apa yang dipilih Presiden adalah yang terbaik bagi bangsa," ujarnya.

Din selaku pihak yang mewakili Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menyarankan kepada Jokowi hal yang sama, yakni menggunakan pertimbangan spiritual sebagai salah satu acuan untuk memilih Kapolri.

Hingga Jumat (13/2) malam, Presiden belum mengumumkan penyelesaian pengangkatan Kapolri. Jokowi hanya menyebut bahwa keputusan akan disampaikan secepatnya. (baca: Ditanya soal Pertemuan KIH Bahas Budi Gunawan, Ini Jawaban Jokowi)

Rabu pekan lalu, Presiden menyatakan, penyelesaian pengangkatan pemimpin Polri akan diputuskan pekan ini. Saat itu, Presiden menyatakan masih menyelesaikan sejumlah hal terkait dimensi politik dan hukum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com