Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apa yang Terjadi jika Jokowi Urung Lantik BG?

Kompas.com - 14/02/2015, 13:14 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Polri belum menemui titik terang. Partai politik pengusung Presiden masih bersikeras agar Budi Gunawan (BG) dilantik.

Namun, di sisi lain, sinyal-sinyal Presiden urung melantik BG malah mengemuka. Lantas, apa yang terjadi jika Presiden urung melantik mantan ajudan presiden masa Megawati Soekarnoputri tersebut?

Pengamat politik Populi Center, Nico Harjanto, menyebutkan satu kata saja dalam menjawab hal tersebut. "Berantem," ujar Nico, di salah satu restoran di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2015). "Pasti berantem lagi antara koalisi dan Presidennya," lanjut dia.

Menurut Nico, urung melantik BG sebagai kepala Polri dan menggantinya dengan nama lain hanya akan memperpanjang konflik antara Jokowi dan partai politik pengusungnya yang telah terjadi sebelumnya.

"Partai koalisi, termasuk PDI-P, pasti merasa bahwa keinginan politiknya tidak diakomodasi oleh Presiden," lanjut dia.

Menurut Nico, konflik tersebut merupakan lanjutan dari konflik yang sebelumnya. Nico menyebutkan, konflik yang sebelumnya terjadi antara Presiden dan parpol koalisi terletak pada kurangnya representasi PDI-P di kabinet dan orang-orang di sekitar Presiden.

"Terlebih lagi, sekarang sudah mulai muncul isu reshuffle menteri. Mereka-mereka yang dianggap pengkhianat, 'Brutus', disingkirkan," ujar Nico.

Jika keinginan-keinginan partai koalisi itu tak diakomodasi oleh Presiden, Nico menengarai, perombakan kabinet akan menjadi momen pecahnya konflik antara partai koalisi dan Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dituntut 12 Tahun Bui, SYL Sebut KPK Tak Pertimbangkan Kontribusinya di Masa Krisis

Dituntut 12 Tahun Bui, SYL Sebut KPK Tak Pertimbangkan Kontribusinya di Masa Krisis

Nasional
Pastikan Upacara HUT RI Ke-79 di IKN Aman, BNPT Gelar Asesmen di Beberapa Titik Vital

Pastikan Upacara HUT RI Ke-79 di IKN Aman, BNPT Gelar Asesmen di Beberapa Titik Vital

Nasional
KPK Cecar Said Amin soal Sumber Uang Pembelian 72 Mobil dan 32 Motor Eks Bupati Kukar

KPK Cecar Said Amin soal Sumber Uang Pembelian 72 Mobil dan 32 Motor Eks Bupati Kukar

Nasional
Imigrasi Sebut Pelayanan Visa hingga Paspor Online Sudah Pulih 100 Persen

Imigrasi Sebut Pelayanan Visa hingga Paspor Online Sudah Pulih 100 Persen

Nasional
Jemaah Haji Belum ke Masjidil Haram, Difasilitasi PPIH Doa di Depan Kabah

Jemaah Haji Belum ke Masjidil Haram, Difasilitasi PPIH Doa di Depan Kabah

Nasional
Bantah Nasdem soal Bakal Cawagub Anies, PKS: Wagubnya Harus Sohibul Iman

Bantah Nasdem soal Bakal Cawagub Anies, PKS: Wagubnya Harus Sohibul Iman

Nasional
Tak Ada Uang Pengganti, Jaksa KPK Banding Vonis Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Tak Ada Uang Pengganti, Jaksa KPK Banding Vonis Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Nasional
Rincian Aliran Uang yang Diterima dan Dipakai SYL untuk Pribadi, Keluarga hingga Partai Nasdem

Rincian Aliran Uang yang Diterima dan Dipakai SYL untuk Pribadi, Keluarga hingga Partai Nasdem

Nasional
Pengacara SYL Singgung 'Green House' Petinggi Parpol di Kepulauan Seribu dari Uang Kementan

Pengacara SYL Singgung "Green House" Petinggi Parpol di Kepulauan Seribu dari Uang Kementan

Nasional
Bareskrim: 800 Korban Penipuan WN China Dijanjikan Kerja, Modus 'Like' and 'Subscribe' Konten

Bareskrim: 800 Korban Penipuan WN China Dijanjikan Kerja, Modus "Like" and "Subscribe" Konten

Nasional
Hal Memberatkan Tuntutan SYL, Korupsi karena Tamak

Hal Memberatkan Tuntutan SYL, Korupsi karena Tamak

Nasional
Pakar: Kesadaran Keamanan Data Digital di Indonesia Rendah, Banyak Password Mudah Ditebak

Pakar: Kesadaran Keamanan Data Digital di Indonesia Rendah, Banyak Password Mudah Ditebak

Nasional
Sidang Tuntutan SYL, Nayunda Nabila Kembalikan Uang ke KPK Total Rp 70 Juta

Sidang Tuntutan SYL, Nayunda Nabila Kembalikan Uang ke KPK Total Rp 70 Juta

Nasional
Projo Tuding Pihak yang Sudutkan Budi Arie dari Kubu Kalah Pilpres

Projo Tuding Pihak yang Sudutkan Budi Arie dari Kubu Kalah Pilpres

Nasional
Staf Hasto Lapor Ke LPSK, KPK: Sampaikan Fakta yang Sebenarnya

Staf Hasto Lapor Ke LPSK, KPK: Sampaikan Fakta yang Sebenarnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com