Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Jusuf Kalla: Tanpa Kemajuan Ekonomi, Media Tidak Berkembang

Kompas.com - 06/02/2015, 22:07 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, dunia usaha dan masyarakat merupakan kesatuan yang saling mendukung satu sama lain. Media, menurut Kalla, berkembang sejalan dengan perkembangan ekonomi masyarakat.

"Tanpa kemajuan ekonomi, media juga tidak berkembang karena siapa yang mau pasang iklan? Kembali kita disubsidi lagi kan seperti tahun 1960-an, 1970-an," kata Kalla, saat memberikan sambutan pada ASEAN Summit for State Owned Enterprises and Media (ASSOEM), Jumat (6/2/2015), di Batam, Kepulauan Riau. 

Hadir dalam acara ini Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, serta Ketua Umum Serikat Perusahaan Pers Pusat Dahlan Iskan. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian acara peringatan Hari Pers Nasional. ASSOEM digelar sebagai forum bagi perusahaan media se-Asia Tenggara baik yang dimiliki pemerintah maupun swasta.

"Karena itu, asal jangan terjadi hancur-hancuran negeri kita karena kritikan dan sebagainya. Kita harapkan kita semua mempunyai kebersamaan," kata Kalla.

Ia juga menilai perlu adanya kerja sama antara sektor swasta dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pengelola media. Kalla mengatakan, penggabunggan sektor swasta dengan BUMN merupakan salah satu jalan menuju kemajuan.

"Setelah terjadi periodisasi, tahun 70 an, banyak negara yang mulai berpikir tentang nasionalisasi, privatisasi. Tahun 70-an semua paham ekonomi mengatakan nasionalisasi privatisasi tetapi ternyata tidak gampang memajukan dengan peran negara yang kurang," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com