Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surya Paloh Tekan Jokowi? Ini Jawaban Pramono Anung

Kompas.com - 29/01/2015, 12:41 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Politisi senior PDI Perjuangan, Pramono Anung, menegaskan, tidak ada tekanan apa pun yang dilakukan partainya maupun dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait keputusan Presiden Joko Widodo memilih Komjen Budi Gunawan sebagai calon kepala Polri.

Namun, saat ditanya apakah Partai Nasdem dan Surya Paloh yang menekan Jokowi, Pramono tak menjawab dengan tegas. (Baca: Pramono Anung Bantah Jokowi Ditekan Partai)

"Saya tidak tahu," kata Pramono singkat, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/1/2015) siang.

Pramono hanya menegaskan, tidak ada pihak mana pun yang bisa menekan Presiden, termasuk terkait keputusan memilih Budi Gunawan. Dalam sistem presidensial, kata dia, penunjukan kepala Polri mutlak harus dilakukan oleh Presiden.

"Tidak mungkin ada tekanan. Yang tanda tangan Jokowi, beliau yang memutuskan. Tidak ada yang bisa menekan Presiden," ucapnya.

Pramono tidak mengerti bagaimana tim independen yang dibentuk Jokowi untuk mengatasi kisruh KPK-Polri bisa menyimpulkan bahwa Jokowi mendapat tekanan partai. Dia menyarankan agar Jokowi mengabaikan rekomendasi tersebut dan lebih mendengarkan lembaga tinggi negara.

"Bukan saya tak respek dengan tim sembilan (tim independen), tapi bagaimana pun dengarkan lembaga tinggi negara," tambahnya.

Twitter Dukungan publik untuk Presiden Joko Widodo di tengah desakan partai politik agar Komisaris Jenderal Budi Gunawan dilantik sebagai Kepala Polri


Surya Paloh sebelumnya menemui Jokowi. Seusai pertemuan itu, Surya mengaku mendukung Budi segera dilantik sebagai kepala Polri. (Baca: Seusai Bertemu Jokowi, Surya Paloh Dukung Budi Gunawan Segera Dilantik Jadi Kapolri)

Belakangan, Surya mengaku mendukung keputusan Presiden untuk menunda pelantikan Budi Gunawan sebagai kepala Polri. (Baca: Ini Alasan Surya Paloh Dukung Jokowi Tunda Pelantikan Budi Gunawan)

Ketua tim independen Syafii Maarif membuka fakta di balik pencalonan Budi sebagai kepala Polri. Menurut dia, Jokowi tidak pernah mengajukan inisiatif nama mantan ajudan pada masa Presiden Megawati itu.

"Jujur, itu sebetulnya pengajuan BG bukan inisiatif Presiden," kata Syafii seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Rabu (28/1/2015). (Baca: Ketua Tim Independen: Pencalonan Budi Gunawan Bukan Inisiatif Jokowi)

Ia juga mengungkapkan adanya pandangan dari Dewan Pertimbangan Presiden agar Jokowi melantik Budi Gunawan. Tanpa menyebut nama, pandangan itu disampaikan tiga anggota Wantimpres. (Baca: Syafii: Wantimpres Tidak Satu Suara, Tiga Orang Minta Budi Gunawan Dilantik)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com