Ini Alasan Surya Paloh Dukung Jokowi Tunda Pelantikan Budi Gunawan

Kompas.com - 19/01/2015, 17:05 WIB
Joko Widodo (Jokowi) berbincang dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, saat acara Harlah PKB ke-16 di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2014). Selain Jokowi, Wakil Presiden terpilih, Jusuf Kalla dan sejumlah ketua partai pendukung Jokowi-JK juga hadir pada acara ini. TRIBUNNEWS/HERUDIN HERUDINJoko Widodo (Jokowi) berbincang dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, saat acara Harlah PKB ke-16 di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2014). Selain Jokowi, Wakil Presiden terpilih, Jusuf Kalla dan sejumlah ketua partai pendukung Jokowi-JK juga hadir pada acara ini. TRIBUNNEWS/HERUDIN
|
EditorBayu Galih


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mendukung keputusan Presiden Joko Widodo untuk menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Menurut Paloh, keputusan itu adalah jalan terbaik yang harus diambil Jokowi pada saat ini.

"Saya menyambut baik sekali. Artinya, semua tercapai. Asas praduga tak bersalah, proses hukum berlanjut, konstitusi tidak dilanggar," kata Paloh, di Istana Negara, Senin (19/1/2015).

Paloh menuturkan, keputusan selanjutnya ada di tangan Presiden Jokowi untuk memastikan status pelantikan Budi. Ia merasa tak ada yang perlu dipermasalahkan karena Jokowi menunda melantik Budi untuk menghormati proses hukum yang berjalan.

"Saya kira Presiden yang bisa membahas. Tapi, yang jelas, penundaan tidak ada batasan waktu," ujarnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi memberhentikan dengan hormat Jenderal Sutarman sebagai Kapolri. Semua tugas kepala Polri dibebankan kepada Wakapolri Badrodin Haiti karena Jokowi menunda melantik Budi dengan alasan menunggu proses hukum yang berjalan. Sutarman kini menjadi Jenderal bintang empat aktif yang tidak memiliki tugas.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dukung Unjuk Rasa Buruh, KAMI: RUU Cipta Kerja Hilangkan Posisi Tawar Kelompok Pekerja

Dukung Unjuk Rasa Buruh, KAMI: RUU Cipta Kerja Hilangkan Posisi Tawar Kelompok Pekerja

Nasional
Bawaslu: Masih Ada Pelanggaran Protokol Kesehatan di Kampanye Pertemuan Langsung

Bawaslu: Masih Ada Pelanggaran Protokol Kesehatan di Kampanye Pertemuan Langsung

Nasional
Pengurangan Hukuman Koruptor Runtuhkan Keadilan bagi Masyarakat

Pengurangan Hukuman Koruptor Runtuhkan Keadilan bagi Masyarakat

Nasional
Ke Labuan Bajo, Jokowi Tinjau Sarana Pariwisata

Ke Labuan Bajo, Jokowi Tinjau Sarana Pariwisata

Nasional
KPU: 7 Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Pilkada 2020 Tak Memenuhi Syarat

KPU: 7 Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Pilkada 2020 Tak Memenuhi Syarat

Nasional
Partai Baru Amien Rais Bernama Partai Ummat

Partai Baru Amien Rais Bernama Partai Ummat

Nasional
Sri Mulyani Yakin Indonesia Lewati Zona Kontraksi Ekonomi dan Atasi Covid-19

Sri Mulyani Yakin Indonesia Lewati Zona Kontraksi Ekonomi dan Atasi Covid-19

Nasional
Wapres Sebut Ekspor Minyak Sawit Indonesia Turun 11 Persen akibat Pandemi Covid-19

Wapres Sebut Ekspor Minyak Sawit Indonesia Turun 11 Persen akibat Pandemi Covid-19

Nasional
Peringati Hari Lansia Internasional, Sudahkah Lindungi Orangtua dari Covid-19

Peringati Hari Lansia Internasional, Sudahkah Lindungi Orangtua dari Covid-19

Nasional
Ketua Satgas Minta BPOM Pastikan Status Halal Vaksin Covid-19

Ketua Satgas Minta BPOM Pastikan Status Halal Vaksin Covid-19

Nasional
IDI: Kegiatan di Puskesmas dan Posyandu Menurun, Masyarakat Khawatir Tertular Covid-19

IDI: Kegiatan di Puskesmas dan Posyandu Menurun, Masyarakat Khawatir Tertular Covid-19

Nasional
Mahfud Perintahkan Polri Usut Kasus Pembunuhan Warga Sipil di Papua

Mahfud Perintahkan Polri Usut Kasus Pembunuhan Warga Sipil di Papua

Nasional
Satgas Ingatkan Risiko Penularan Covid-19, di Kantor, Keluarga, hingga Tempat Wisata

Satgas Ingatkan Risiko Penularan Covid-19, di Kantor, Keluarga, hingga Tempat Wisata

Nasional
Mahfud Sebut Ada Kelompok yang Provokasi agar Papua Pisah dari Indonesia

Mahfud Sebut Ada Kelompok yang Provokasi agar Papua Pisah dari Indonesia

Nasional
Istana Ingatkan KAMI: Jangan Coba Ganggu Stabilitas Politik

Istana Ingatkan KAMI: Jangan Coba Ganggu Stabilitas Politik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X