Anggap Penangkapan BW Mala-administrasi, Kuasa Hukum Datangi Ombudsman

Kompas.com - 28/01/2015, 15:53 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto, saat berada di Masjid An Nur yang terletak tak jauh dari kediamannya, di Kampung Bojong Lio, Cilodong, Depok, Jawa Barat, Sabtu (24/1/2015) KOMPAS.com/ALSADAD RUDIWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto, saat berada di Masjid An Nur yang terletak tak jauh dari kediamannya, di Kampung Bojong Lio, Cilodong, Depok, Jawa Barat, Sabtu (24/1/2015)
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Perwakilan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mendatangi Kantor Ombudsman RI, Rabu (28/1/2015) siang. Kuasa hukum Bambang, Uli Parulian Sihombing, mengatakan, kedatangannya ialah untuk berdiskusi terkait dugaan mala-administrasi dalam penangkapan Bambang oleh Badan Reserse Kriminal Polri pada Jumat (23/1/2015) silam.

"Masalah penangkapan juga proses administrasi," ujar Uli di Kantor Ombudsman, Rabu siang. Menurut Uli, saat penangkapan Bambang, petugas tidak memberikan kesempatan bagi Bambang untuk membaca surat penangkapan.

Selain itu, kata dia, peran Bambang dalam kasus yang disangkakan terhadapnya pun tidak dijelaskan. "Surat penahanan tidak dijelaskan pasal mana, bagian apa yang dikenakan. Disebutkan Pasal 242 juncto 55, tapi tidak dijelaskan peran Mas BW seperti apa yang melakukan turut serta, nyuruh melakukan apa," kata Uli.

Selain itu, Uli menganggap ada kekerasan dan intimidasi dalam penangkapan Bambang. Ia menilai, ada bentuk diskriminasi petugas saat menangkap Bambang sehingga kliennya merasa seperti terteror.

"Sebetulnya, polisi tugasnya harus melaksanakan proses penahanan dan penangkapan secara adil, tidak boleh diskriminasi. Tugas kepolisian sebagai pelayan masyarakat terkait dengan pelayan publik," ujar dia.

Oleh karena itu, ia merasa perlu menyampaikan kepada Ombudsman bahwa ada masalah dengan pelayanan publik yang dilakukan Polri. Ia menilai, upaya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK ini termasuk upaya menghalang-halangi penegak hukum melakukan tugasnya.

"Secara keseluruhan, ada proses menghalang-halangi penegakan hukum atau obstruction of justice. KPK lagi penegakan kasus rekening gendut, ini disebut ada kasus keterangan palsu di sidang MK sebagai advokat," ujar Uli.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menangkap Bambang pada Jumat (23/1/2015) lalu. Bambang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada 2010.

Sebelum penangkapan ini, KPK telah lebih dulu menetapkan calon kepala Polri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka penerimaan hadiah dan rekening gendut. Bambang merasa terintimidasi dengan perlakuan penyidik saat menangkap dan memeriksanya.

Ia mengatakan, saat penyidik menemuinya, mereka menunjukkan surat penangkapan dan penggeledahan kepadanya. Namun, menurut dia, penyidik hanya memberikan waktu yang singkat baginya untuk membaca surat tersebut. Para penyidik juga memborgol tangannya. Setelah itu, Bambang mengaku sempat melihat sekelilingnya.

Selain para penyidik, dia melihat mobil Brimob Polri dan petugas bersenjata laras panjang serta kamera yang menyorot momen penangkapannya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenag: Total 4.674 Jemaah Berangkat Umrah Sejak Januari

Kemenag: Total 4.674 Jemaah Berangkat Umrah Sejak Januari

Nasional
Tak Hanya Pasien Lansia dan Komorbid, Risiko Fatalitas Varian Omicron Juga Mengancam Anak-anak

Tak Hanya Pasien Lansia dan Komorbid, Risiko Fatalitas Varian Omicron Juga Mengancam Anak-anak

Nasional
UPDATE 23 Januari: 251.907 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate PCR 9,22 Persen

UPDATE 23 Januari: 251.907 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate PCR 9,22 Persen

Nasional
Golkar Janji Tak Akan Usung Capres Selain Airlangga di Pilpres 2024

Golkar Janji Tak Akan Usung Capres Selain Airlangga di Pilpres 2024

Nasional
Cerita Pramono Anung tentang Megawati: Pernah Akan Pecat Kader yang Mau Interupsi Pidato SBY

Cerita Pramono Anung tentang Megawati: Pernah Akan Pecat Kader yang Mau Interupsi Pidato SBY

Nasional
Golkar Akan Kerahkan Organisasi Sayap untuk Promosikan Airlangga

Golkar Akan Kerahkan Organisasi Sayap untuk Promosikan Airlangga

Nasional
UPDATE 23 Januari: 18.891 Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Jalani Isolasi

UPDATE 23 Januari: 18.891 Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Jalani Isolasi

Nasional
Saling Sindir Anies-Giring, Pengamat: Politik Itu soal Perkelahian, Menegasi dan Membantah

Saling Sindir Anies-Giring, Pengamat: Politik Itu soal Perkelahian, Menegasi dan Membantah

Nasional
Guntur Soekarnoputra Ungkap Masa Kecil Megawati: Jago Main Bola

Guntur Soekarnoputra Ungkap Masa Kecil Megawati: Jago Main Bola

Nasional
UPDATE 23 Januari: 2.925 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi

UPDATE 23 Januari: 2.925 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi

Nasional
UPDATE 23 Januari: 124.080.794 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 23 Januari: 124.080.794 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 23 Januari: Bertambah 14, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.220 Jiwa

UPDATE 23 Januari: Bertambah 14, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.220 Jiwa

Nasional
UPDATE 23 Januari: Bertambah 712, Jumlah Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.123.267

UPDATE 23 Januari: Bertambah 712, Jumlah Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.123.267

Nasional
UPDATE 23 Januari: Ada 4.470 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 23 Januari: Ada 4.470 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Pengamat: Anies Harus Berterimakasih ke Giring

Pengamat: Anies Harus Berterimakasih ke Giring

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.