Sejak Abraham Samad Belum Jadi Ketua, KPK Sudah Incar Budi Gunawan

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penyelidikan terkait Komisaris Jenderal Budi Gunawan sejak zaman pimpinan KPK periode 2007-2011. Proses penyelidikan tersebut kemudian dilanjutkan pimpinan KPK periode ketiga yang diketuai Abraham Samad.

"Kasus BG dari zaman saya sudah dilakukan penyelidikan," kata mantan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto, Senin (26/1/2015), di Jakarta.

Menurut Bibit, ketika ia masih di KPK, sudah ditemukan indikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan Budi. Hanya saja, proses penyelidikan itu ditunda karena pimpinan KPK waktu itu tidak menemukan cukup bukti hingga masa jabatannya berakhir. Indikasi tindak pidana yang ditemukan KPK ketika itu juga belum kuat.

"Indikasinya belum kuat, yang belum selesai diteruskan ke pemimpin berikutnya yang belum selesai," kata Bibit.

Atas dasar itulah, menurut Bibit, wajar jika KPK mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk tidak memilih mantan ajudan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri itu sebagai calon kepala Kepolisian RI. KPK juga telah memberikan tanda merah ketika nama Budi diajukan Jokowi sebagai calon pengisi kabinetnya.

Bibit mengatakan, rekomendasi KPK tersebut sifatnya hanya menjadi bahan pertimbangan bagi Presiden. Bibit yakin bahwa Presiden punya pertimbangan sendiri hingga kini masih mempertahankan Budi sebagai calon tunggal Kapolri.

"Pertimbangan KPK itu kan terserah Jokowi, mau dipakai atau enggak, ada pertimbangan tersendiri. Yang distabilo merah juga tidak semua jadi dan kita juga enggak tahu yang merah yang mana, yang kuning yang mana. Artinya kan Ketua KPK sudah ngomong kalau yang distabilo tetap diangkat, empat bulan dia jadi tersangka," kata dia.

KPK menetapkan Budi sebagai tersangka atas dugaan menerima hadiah atau janji terkait jabatannya di kepolisian. Menurut Ketua KPK Abraham Samad, penyelidikan mengenai kasus yang menjerat Budi telah dilakukan sejak Juli 2014.