Pemerintah Diminta Berantas Praktek Remitansi Gelap yang Rugikan TKI

Kompas.com - 26/01/2015, 06:48 WIB
Para tenaga kerja Indonesia (TKI), saat baru tiba di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (19/1/2015). KOMPAS.com/Abba GabrilinPara tenaga kerja Indonesia (TKI), saat baru tiba di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (19/1/2015).
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) diminta menertibkan praktek jasa pengiriman uang atau remitansi gelap yang marak di Taiwan. Pengiriman jasa uang gelap ini kerap merugikan TKI, bahkan hingga miliaran rupiah.

"Kita ini serba susah, kirim uang lewat bank mahal. Kirim uang melalui toko Indo(nesia) memang murah tapi gelap dan tidak aman, bahkan sudah ada yang tertipu hingga milyaran rupiah," ujar Ketua FSTKI Sarbumusi Taiwan, Agus Susanto dalam keterangan tertulis, Minggu (25/1/2015).

Agus menyampaikan itu mewakili ratusan TKI dalam acara dialog dan pelantikan Garda BMI Taiwan serta FSTKI yg dihadiri oleh Kepala BNP2TKI Nusron Wahid, Minggu. Kasus yang dimaksud Agus adalah kasus yang menimpa ratusan TKI yang menggunakan jasa pengiriman uang melalui Toko Hi Indo, yang diduga menggelapkan dana tki untuk dikirimkan ke Indonesia, tetapi uang tidak sampai.

"Info yang kami terima, uangnya dipakai untuk main judi bola dan pacuan kuda serta foya-foya. Mohon Pak Nusron benahi ini," ucap Agus.

Nusron pun mengaku siap berkomitmen menyelesaikan masalah ini. BNP2TKI juga akan menyediakan bantuan hukum secara khusus dan gratis untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh TKI, termasuk masalah remitansi.

"Ke depan kasus ini menjadi pelajaran buat kita semua, khususnya TKI. Sebaiknya mengirim melalui jasa resmi, seperti bank atau jasa lainnya, walau sedikit mahal tapi aman," ucapnya.

Menurut Nusron, BNP2TKI bersama Kementerian Ketenagakerjaan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu dekat akan menandatangani nota kesepahaman tentang transaksi non tunai dan remitansi yang murah dan akuntabel. Ini juga sebagai bentuk perlindungan yang nyata tergadap hasil keringat TKI.

"Selanjutnya kami juga akan mengirim surat resmi kepada pemerintah setempat agar menutup praktek pengiriman uang gelap dan menangkap serta menghukum pelakunya. Kami hanya bisa bersurat tidak bisa langsung nangkap karena di negara orang," ujarnya.

Ke depan, BNP2TKI sedang mengkaji membuat peraturan yang mewajibkan agar TKI hanya boleh mengirimkan dana melalui lembaga resmi, seperti yang diterapkan negara Filipina terhadap buruh migrannya.

Selama di Taiwan, Kepala BNP2TKI juga mengunjungi sentra-sentra tempat kerja TKI, terutama ABK di daerah Keelung, pelabuhan Ba Dou Zi, yang saat ini rentan exlpoitasi dan banyak masalah terutama pemenuhan hak-hak dasar para TKI yangg sering diabaikan majikan dan agen.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Wacanakan Sertifikat Vaksinasi untuk Syarat Bepergian, Epidemiolog: Itu Berbahaya Sekali

Menkes Wacanakan Sertifikat Vaksinasi untuk Syarat Bepergian, Epidemiolog: Itu Berbahaya Sekali

Nasional
Antisipasi Gempa Susulan, Mensos Risma Minta Warga Hindari Tepi Pantai di Sulbar

Antisipasi Gempa Susulan, Mensos Risma Minta Warga Hindari Tepi Pantai di Sulbar

Nasional
Pulihkan Industri Pariwisata, Wapres: Pemerintah Siapkan Basis Data Terpadu bagi UMKM

Pulihkan Industri Pariwisata, Wapres: Pemerintah Siapkan Basis Data Terpadu bagi UMKM

Nasional
UPDATE: Bertambah 15 di Jerman, Total 2.813 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Bertambah 15 di Jerman, Total 2.813 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Kirim Bantuan Logistik untuk Korban Banjir, TNI AU Terbangkan Pesawat ke Kalsel

Kirim Bantuan Logistik untuk Korban Banjir, TNI AU Terbangkan Pesawat ke Kalsel

Nasional
Gempa Susulan Bermagnitudo 5,0 Guncang Majene, Tak Berpotensi Tsunami

Gempa Susulan Bermagnitudo 5,0 Guncang Majene, Tak Berpotensi Tsunami

Nasional
Calon Tunggal Kapolri Komjen Listyo: Antara Tantangan, Respons Positif KPK, dan Dukungan Rekan Sejawat

Calon Tunggal Kapolri Komjen Listyo: Antara Tantangan, Respons Positif KPK, dan Dukungan Rekan Sejawat

Nasional
Sepekan Ini, Kasus Harian Covid-19 di Indonesia Catat Rekor 3 Hari Berturut-turut

Sepekan Ini, Kasus Harian Covid-19 di Indonesia Catat Rekor 3 Hari Berturut-turut

Nasional
Menkes Wacanakan Penerima Vaksin Covid-19 Dapat Sertifikat, Bisa Jadi Syarat Bepergian

Menkes Wacanakan Penerima Vaksin Covid-19 Dapat Sertifikat, Bisa Jadi Syarat Bepergian

Nasional
Analisis dan Catatan BMKG soal Gempa Majene, Rentetan Sejarah, hingga Potensi Gempa Susulan

Analisis dan Catatan BMKG soal Gempa Majene, Rentetan Sejarah, hingga Potensi Gempa Susulan

Nasional
Jokowi: Saya Akan Terus Pantau Perkembangan Bencana di Tanah Air

Jokowi: Saya Akan Terus Pantau Perkembangan Bencana di Tanah Air

Nasional
UPDATE: Hingga Sabtu Dini Hari, 189 Orang Dirawat Akibat Gempa Mamuju, 637 Orang Luka Ringan di Majene

UPDATE: Hingga Sabtu Dini Hari, 189 Orang Dirawat Akibat Gempa Mamuju, 637 Orang Luka Ringan di Majene

Nasional
Saat Kedekatan Komjen Listyo dan Presiden Jokowi Disorot...

Saat Kedekatan Komjen Listyo dan Presiden Jokowi Disorot...

Nasional
UPDATE: Hingga Pukul 20.00 WIB, 42 Orang Meninggal Akibat Gempa Mamuju dan Majene

UPDATE: Hingga Pukul 20.00 WIB, 42 Orang Meninggal Akibat Gempa Mamuju dan Majene

Nasional
Polri Kirim Pesawat hingga Personel untuk Bantu Penanganan Gempa di Sulawesi Barat

Polri Kirim Pesawat hingga Personel untuk Bantu Penanganan Gempa di Sulawesi Barat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X