Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aksi #SaveKPK Ajukan Lima Tuntutan ke Jokowi

Kompas.com - 25/01/2015, 14:05 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah aktivis, tokoh, dan masyarakat menggelar aksi #SaveKPK untuk mendukung penyelamatan Komisi Pemberantasan Korupsi di dekat Halte Tosari, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, Minggu (25/1/2015).

Mereka mengajukan lima tuntutan, antara lain agar penyidikan perkara Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto dan terhadap pimpinan KPK lainnya dihentikan.

Kemudian, tuntutan pembatalan pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Mereka juga menuntut agar Presiden segera menerbitkan Perpu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) untuk memberikan kekebalan hukum kepada pimpinan KPK selama menjabat.

Tuntutan lainnya agar dituntaskan kasus suap dan dugaan korupsi lainnya dalam rekening gendut yang dimiliki Komjen Budi Gunawan.

Mereka juga mendesak Presiden memerintahkan pimpinan polisi agar personel yang jadi saksi kasus dugaan rekening gendut Komjen Budi Gunawan mau mendatangi KPK.

Dalam aksi yang diikuti seratusan peserta itu, hadir pula oleh Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja serta sejumlah tokoh lainnya seperti mantan Wakil Ketua KPK Haryono Umar, aktivis HAM Usman Hamid, Taufik Basari, Direktur Utama Tempo Bambang Harymurti, Maruarar Sirait, Sandra Hamid, Sandra Moniaga, aktivis ICW Emerson Yuntho dan lainnya.

"Banyak masyarakat yang terlibat, artinya masyarakat mengerti apa yang terjadi. Masyarakat cerdas dan tidak bisa dibodoh-bodohi," kata Usman Hamid.

Pada kesempatan tersebut, Usman juga menyempatkan bermain gitar sambil bernyanyi dengan beberapa peserta aksi dengan membawakan lagu "Bento" dan "Bongkar" milik Iwan Fals yang sontak memancing peserta lainnya ikut bernyanyi.

Tagar SaveKPK mulai ramai di sosial media setelah terjadi penangkapan terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Jumat (23/1/2015) yang kemudian dilepaskan setelah diperiksa penyidik Sabtu (24/1/2015) dini hari.

Tidak hanya SaveKPK, SavePolri juga digaungkan agar lembaga penegakan hukum itu bebas dari politisasi dan korupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com