Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI AD : Prajurit Siaga di Markas, Tidak Diturunkan Jaga di KPK

Kompas.com - 25/01/2015, 13:07 WIB
Robertus Belarminus

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabes TNI AD) menyatakan tidak menurunkan personil untuk melakukan penjagaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta.

Mabes TNI AD menyatakan, hanya menyiagakan prajuritnya di markas-markas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Kolonel Infanteri Wuryanto, pernyataan ini untuk meluruskan pemberitaan yang berkembang bahwa TNI AD menurunkan prajuritnya untuk menjaga KPK.

"Jadi di gedung KPK tidak dilaksanakan pengamanan secara khusus. Situasi-nya kondusif. Apabila ada terlihat anggota, dipastikan mereka adalah anggota dari Kodim atau Koramil, dalam hal ini Koramil 06 Setiabudi (dan) Kodim 0504/Jakarta Selatan yang kebetulan gedung KPK berada di wilayahnya," kata Wuryanto, melalui siaran persnya, Minggu (25/1/2015).

Dia menegaskan, personil Kodim dan Koramil yang ada di KPK sifatnya hanya memantau dan tidak bersenjata. Lebih lanjut, dirinya mengatakan situasi yang sebenarnya saat ini para prajurit TNI AD melaksanakan siaga di satuan masing-masing.

"Situasi yang sebenarnya terjadi di lapangan adalah benar TNI AD melaksanakan siaga, seperti yang disampaikan Kapuspen TNI. Namun mereka siaga disatuan masing-masing," sebutnya.

"Perlu masyarakat mengetahui bahwa semua satuan operasional jajaran TNI AD melaksanakan siaga dan siap untuk di gerakan sewaktu-waktu dengan kekuatan sepertiga dari kekuatan satuan tersebut, dan mereka stand by di markas satuan masing-masing. Ini adalah Prosedur Tetap (Protap) di jajaran TNI AD," ujarnya.

Terkait situasi antara KPK dan Polri, pihaknya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga situasi tetap kondusif.

"Yang penting mari kita jaga Polri, jaga KPK agar tetap dapat melaksanakan tugasnya masing-masing. Dan yang paling penting kita jaga Indonesia tercinta tetap damai dan aman," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
 ARDITO- Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

ARDITO- Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com