Menurut dia, seharusnya presiden yang sudah dipilih dan didukung rakyat harus pro terhadap rakyat. "Presiden Jokowi jadilah presiden yang laksanakan revolusi mental. Jangan pindahkan Istana ke (Jalan) Teuku Umar," kata dia di sela-sela pemberian dukungan kepada KPK di car free day, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (25/1/2015).
Jalan Teuku Umar Jakarta Pusat merujuk pada lokasi kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia menilai, Jokowi harus bersikap pro rakyat sehingga tidak terpengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik. Maka pengambilan keputusan Jokowi pun tidak diharuskan dipengaruhi oleh partai politik.
Denny juga mengusulkan agar Jokowi perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Impunitas Pimpinan KPK. Dengan begitu, tidak akan ada lagi kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. "Perseteruan ini harus segera diakhiri," tegas dia.
Menurut Denny, penangkapan atas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto Jumat (23/1/2015) lalu bukanlah penangkapan terhadap satu orang, melainkan KPK dan rakyat anti korupsi. "Kalau pada pilpres kemarin Jokowi adalah kita, sekarang KPK adalah kita," kata dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.