Presiden Jokowi Harus Segera Evaluasi Jajarannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo seyogianya segera mengevaluasi seluruh jajarannya di bidang hukum menyusul ketegangan yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri. Presiden harus memastikan bahwa seluruh lembaga penegak hukum di negeri ini bekerja untuk melayani masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

"Presiden harus segera mengevaluasi jajarannya. Kinerja Menkopolhukam, Wakapolri, Kabareskrim serta komisioner KPK harus dievaluasi," kata pengamat politik Populi Center Nico Harjanto, usai diskusi bertema 'Polri vs KPK 2.0' yang digelar SmartFM di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/1/2015).

Ia mengingatkan, ketegangan yang terjadi ini rawan menurunkan kepercayaan publik pada aparat penegak hukum. Ketegangan yang kini terjadi harus diredam. Presiden harus bersikap tegas dan lugas.

"Dengan melakukan evaluasi, presiden bisa ambil keputusan. Apakah menunjuk Kapolri baru yang tidak tersangkut masalah hukum atau kebijakan lainnya," kata dia.

Ketegangan antara KPK dan Polri terjadi setelah KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka tak lama setelah Budi diajukan oleh Presiden sebagai Kapolri. Setelah itu, giliran Polri menangkap komisioner KPK Bambang Widjojanto dalam sebuah kasus yang oleh publik dianggap janggal.