Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pernyataan Hasto Jadi Blunder untuk PDI-P

Kompas.com - 22/01/2015, 20:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti bidang politik The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono, mengatakan, pernyataan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengakibatkan blunder bagi partai politik pendukung pemerintah.

"Pernyataan Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terkait dengan pengungkapan pertemuan antara dirinya dengan Ketua KPK Abraham Samad merupakan blunder politik bagi partai pendukung utama pemerintahan," kata Arfianto di Jakarta, Kamis (22/1/2015).

Anto menjelaskan hal itu karena pernyataan tersebut keluar ketika situasi panas antara Presiden, KPK, dan Polri terkait kasus Komjen Budi Gunawan (BG).

Dia menilai pernyataan itu seperti lebih bersifat politis yang ditujukan kepada Abraham Samad serta KPK.

"Menjadi pertanyaan apakah pernyataan Hasto ini merupakan langkah pribadi atau mewakili suara partai," ujarnya.

Pertanyaan itu, menurut dia, harus dikemukakan karena pernyataan tersebut telah dibantah oleh Tjahjo Kumolo yang merupakan mantan Sekjen PDI-P.

Dia menegaskan, apabila pernyataan itu merupakan langkah politik secara pribadi, hal tersebut memperlihatkan ketidaksolidan PDI-P setelah mendapatkan kekuasaan. (Baca: Hasto Sebut Dirinya Melangkah Tanpa Seizin Megawati)

"Kondisi itu memperlihatkan PDI-P seakan gamang ketika berada di kursi kekuasaan. Politik di internal partai pastinya akan memengaruhi dinamika di tubuh pemerintahan," katanya.

Selain itu, menurut dia, pernyataan Hasto itu diharapkan tidak menyurutkan KPK untuk menyelesaikan kasus Budi Gunawan. Dia mengatakan, penyelesaian kasus hukum Budi Gunawan menjadi penting karena untuk memperjelas statusnya sebagai calon kepala Polri.

Dia juga mengatakan Presiden Jokowi diharapkan tidak ikut terpancing dengan persoalan itu dan harus mengambil sikap tegas dalam menghadapi realitas politik di sekelilingnya.

"Bahkan, harus berani berseberangan dengan partai pendukungnya," katanya. (Baca: PDI-P Harus Beri Klarifikasi soal Pernyataan Hasto)

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa artikel di kolom publik Kompasiana berjudul "Rumah Kaca Abraham Samad" merupakan sebuah kebenaran.

"Bapak Abraham Samad mengatakan berita-berita itu (artikel 'Rumah Kaca Abraham Samad') adalah fitnah. Saya di sini mengatakan bahwa itu bukanlah fitnah, itu adalah kebenaran," kata Hasto dalam konferensi pers di Apartemen The Capital, di kawasan SCBD, Jakarta, Kamis.

Dalam artikel bertajuk "Rumah Kaca Abraham Samad" itu diceritakan bahwa Samad mengajak sejumlah politisi PDI-P untuk bertemu sebanyak enam kali sebelum Pilpres 2014 berlangsung (beberapa pertemuan ditengarai dilakukan di Apartemen The Capital, SCBD).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Nasional
Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com