Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Harus Beri Klarifikasi soal Pernyataan Hasto

Kompas.com - 22/01/2015, 18:37 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Pusat Kajian Anti-Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar mengatakan, PDI Perjuangan harus memberikan klarifikasi atas pernyataan Hasto Kristiyanto. Pasalnya, pernyataan Hasto berpotensi menimbulkan polemik baru dalam upaya pemberantasan korupsi yang sedang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"PDI Perjuangan harus bisa memberikan klarifikasi soal ini. Jangan-jangan ini kerjaan Hasto saja," kata Zainal saat dihubungi Kompas.com, Kamis (22/1/2015).

Zainal mengaku tak ingin menebak apa motif di balik pernyataan Hasto tersebut. Hanya saja, pernyataan yang dilontarkan Pelaksana Tugas Sekjen DPP PDI Perjuangan itu rupanya dibantah oleh mantan Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo.

"Tadi saya baca di media, Tjahjo membantah adanya pertemuan itu. Andi (Sekretaris Kabinet) juga membantah adanya pertemuan itu," kata Zainal. (Baca: Tjahjo Kumolo Tak Pernah Dengar Pembicaraan Samad Jadi Cawapres)

Sebelumnya, Tjahjo memberikan pernyataan bertolak belakang dengan yang diungkapkan Hasto. Menurut dia, nama Ketua KPK Abraham Samad tidak pernah dibahas sebagai calon wakil presiden bagi Joko Widodo pada masa pemilihan presiden lalu.

"Oh enggak pernah (pembahasan Abraham jadi cawapres). Enggak pernah dengar saya. Sebagai sekjen, enggak dengar, karena di partai enggak pernah membahas soal itu," ujar Tjahjo seusai pertemuan Presiden Jokowi dengan ratusan bupati di Istana Bogor, Kamis (22/1/2015).

Seperti diberitakan, "bola panas" kini kembali dimainkan oleh PDI-P dengan mengungkap peran Abraham dalam pelaksanaan pemiilhan presiden lalu. Hasto menuding Abraham berbohong tak mengakui tulisan "Rumah Kaca Abraham Samad" yang ada di Kompasiana. Di dalam tulisan itu diceritakan soal manuver Abraham mendekati PDI-P.

"Memang terjadi pertemuan antara petinggi PDI-P, partai koalisi dengan Abraham Samad. Saya sendiri menjadi saksi pertemuan itu," ujar Hasto di rumah bekas media center di Jalan Cemara, 19, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis (22/1/2015).

Hasto menyebut, pertemuan antara kekuatan politik pengusung Jokowi sebagai calon presiden dengan Abraham Samad beserta tim yang mengusungnya terjadi lebih dari lima kali. Hasto tidak ingat di mana saja pertemuan berlangsung. Saat itu, Samad menyampaikan keinginannya untuk mendampingi Jokowi sebagai calon wakil presiden. (Baca: Hasto Akui Pertemuan Abraham dengan Para Petinggi Parpol Bahas Cawapres)

Pernyataan Hasto ini keluar tak lama setelah Presiden Jokowi menunda pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri karena ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Budi adalah mantan ajudan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri. Semenjak keputusan ini dikeluarkan, PDI-P mengaku kecewa dengan langkah yang diambil Jokowi itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com