Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: Mayoritas Konstituen KIH dan KMP Tak Ingin Jokowi Ditekan Lantik Budi

Kompas.com - 20/01/2015, 16:47 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Hasil survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukan konstituen dan pemilih partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP), sama-sama tidak menginginkan partai pendukung pemerintah menekan Presiden Joko Widodo untuk melantik Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan sebagai kepala Polri.

"Rata-rata pemilih partai di dalam KIH dan KMP hanya di bawah 30 persen yang ingin politisi KIH menekan Jokowi untuk tetap melantik Budi yang sudah menjadi tersangka (korupsi)," ujar peneliti LSI Ardian Sopa, saat memaparkan hasil survei, di Kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (20/1/2015).

Berikut hasil survei yang dilakukan LSI:

Konstituen PDI-P: Sebanyak 28,20 persen responden tetap ingin KIH menekan Jokowi dan 60,30 persen responden tidak ingin Jokowi ditekan. Sebanyak 11,50 persen tidak menjawab.

Konstituen PKB: Sebanyak 23,65 persen tetap ingin KIH menekan Jokowi dan 68,42 persen memilih tidak ingin Jokowi ditekan. Sebanyak 7,93 persen tidak menjawab.

Konstituen Partai Nasdem: Sebanyak 34,16 persen ingin KIH menekan Jokowi dan 54,73 persen tidak ingin Jokowi ditekan. Sebanyak 11,11 persen responden lain memilih tidak menjawab.

Konstituen Hanura: Sebanyak 5,62 persen mendukung KIH untuk menekan Jokowi dan 87,76 persen menginginkan agar KIH tidak menekan Jokowi. Sebanyak 6,62 persen tidak menjawab.

Konstituen Partai Golkar: Sebanyak 22,86 persen meminta KIH tetap menekan Jokowi dan 66,67 persen meminta agar KIH tidak menekan. Sementara, 10,47 persen memilih tidak menjawab.

Konstituen PAN: Sebanyak 11,51 persen meminta KIH tetap menekan Jokowi dan 83,13 persen ingin agar KIH tidak menekan Jokowi. Sebanyak 5,36 persen tidak menjawab.

Konstituen PKS: Sebanyak 17,92 persen meminta agar KIH menekan Jokowi dan 74,51 persen ingin agar KIH tidak menekan Jokowi. Sebanyak 7,57 persen lainnya tidak menjawab.

Konstituen PPP: Sebanyak 4,21 persen meminta KIH untuk menekan Jokowi dan 85,32 persen ingin agar Jokowi tidak ditekan. Sebanyak 10,47 persen tidak menjawab.

Konstituen Gerindra: Sebanyak 23,81 persen ingin agar KIH menekan Jokowi dan 69,57 persen meminta agar KIH tidak menekan Jokowi. Sebanyak 6,62 persen tidak menjawab.

Berdasarkan hasil survei, hanya Demokrat yang mayoritas pendukungnya ingin KIH menekan Jokowi untuk tetap melantik Budi sebagai Kapolri. Sebanyak 60,95 persen ingin agar KIH menekan Jokowi dan 33,33 persen menginginkan agar KIH tidak menekan Jokowi. Sebanyak 5,72 persen memilih tidak menjawab.

LSI melakukan pengumpulan data terhadap 1200 responden di 33 provinsi pada 17-18 Januari 2015, melalui perangkat aplikasi yang dihubungkan melalui ponsel pintar. Penelitian menggunakan metode multistage random sampling, dengan tingkat kesalahan mencapai 2,9 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film l

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film l

Nasional
Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com