Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Misbakhun Dorong DPR Hidupkan Lagi Timwas Century

Kompas.com - 20/01/2015, 16:10 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun terus berupaya membongkar hal yang dianggapnya sebagai kejahatan dalam pemberian dana talangan (bailout) untuk Bank Century. Politisi Partai Golkar itu pun mendorong agar DPR menghidupkan lagi tim pengawas (Timwas) Bank Century.

Menurut dia, DPR tidak boleh lalai dalam mengawasi penyelesaian atas kasus bank yang kini berganti nama jadi Bank Mutiara itu.

"Saya meminta pada rapat komisi XI hari ini untuk meminta pada paripurna, agar dibuka, dilanjutkan kembali tim pengawas Century," katanya, dalam rapat dengar pendapat antara Komisi XI DPR dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/1/2015).

Misbakhun yang juga salah satu inisiator hak angket Bank Century ini menambahkan, penyelesaikan kasus bailout untuk bank hasil merger itu masih panjang. Sebab, ada aset-aset eks Century dengan jumlah triliunan rupiah yang tidak akan bisa terjawab tuntas dalam waktu singkat. Mulai dari perburuan tim pemburu aset maupun proses hukumnya di KPK.

"Karena itu saya meminta supaya rapat kali ini buat salah satu kesimpulan, meminta paripurna menghidupkan timwas Century. Agar DPR bisa mengawasi tim pemburu aset dan proses hukumnya di KPK," ujarnya.  

Misbakhun justru melihat ada upaya untuk terus menutup jejak atas dugaan kejahatan dalam pemberian dana talangan untuk bank milik Robert Tantular itu. Karenanya Misbakhun juga mengingatkan kepada LPS dan pemerintah saat ini bahwa seiring pergantian rezim pemerintahan, ada upaya dari pihak-pihak tertentu menghilangkan jejak di kasus Bank Century.

"Sekarang dari kasus Bank Century ini ada gelagat menghilangkan jejak. Ada media yang diduga menerima aliran dana Century kini ditutup. Jadi saya kalau keras soal kasus Century hanya ingin menegaskan jangan sampai ini terulang di kemudian hari, jangan sampai," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com