Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Senyum di Balik Beban Berat Jokowi...

Kompas.com - 18/01/2015, 09:27 WIB


KOMPAS.com - Sepekan terakhir, Presiden Joko Widodo menjadi sorotan publik. Semua perhatian tertuju pada wong Solo itu pasca pengajuan calon Kepala Kepolisian Negara RI, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, ke DPR. Di tengah tekanan politik yang kuat, Presiden tetap menjalani tugas kenegaraan dengan senyum meskipun adakalanya menunjukkan rasa tak nyaman.

Kendati aktivitas dan jadwal kerja Presiden berjalan seperti biasa, selama sepekan ini suasana istana maupun saat kunjungan kerja ke beberapa daerah terasa berbeda. Misalnya, kompleks istana yang biasanya terasa hangat mendadak berjarak.

Suasana ini dirasakan pers, yang meskipun datang lebih pagi dan pulang lebih larut, tak bisa leluasa mendekat ke Jokowi seperti biasanya, termasuk mendekat ke istana atau kantor presiden. Padahal, di tengah isu tersebut, pers butuh informasi terbaru.

Presiden dan menteri di sekitarnya, yang biasanya mudah dicegat dan memberikan penjelasan, mendadak irit bicara. Padahal, banyak persoalan yang membutuhkan konfirmasi Presiden, terutama terkait pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri.

Kesempatan mengonfirmasi langsung soal pencalonan Budi Gunawan yang dinilai kontroversial sebagai Kapolri terjadi pertama kali saat Presiden mengunjungi PT PAL Indonesia serta PT Dok dan Perkapalan Surabaya, pekan lalu. Namun, kesempatan itu hanya dijawab Jokowi dengan singkat.

”Sudah dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), hak prerogatif saya pakai, saya pilih. Saya sampaikan ke DPR,” jawabnya dengan mimik wajah serius.

Begitu ditanya apakah pencalonan Budi karena faktor kedekatan, Jokowi balik bertanya, ”Apanya?”

Saat pertanyaan diulang, Jokowi dengan cerdik menjawab, ”Masak saya pilih yang jauh.” Jokowi kemudian tertawa sendiri. Pertanyaan diajukan karena Budi pernah menjadi ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri, yang notabene Ketua Umum PDI-P, dan Jokowi adalah kader PDI-P.

Diminta menunggu

Rasa penasaran di balik pengangkatan Budi terus berlanjut saat Presiden mengunjungi PT Pindad di Bandung, Senin (12/1). Presiden kembali mengulang jawabannya terkait pemilihan satu calon dari sejumlah nama usulan Kompolnas. Ia minta publik menunggu proses DPR.

Namun, saat ditanya mengapa Presiden tidak melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta Komisi Pemberantasan Korupsi seperti saat memilih Kabinet Kerja, Jokowi seperti tak nyaman. Meski demikian, ia tetap menjawab.

”Nanti kalau saya jawab, larinya ke tempat lain. Sudah,” katanya sambil meninggalkan pers yang terbengong.

Saat dicecar lagi di PT Dirgantara Indonesia. Jokowi menjawab agak tegas, ”Sudah tiga kali saya sampaikan itu. Ini yang terakhir. Proses ini sudah saya sampaikan ke Dewan, silakan tanyakan ke sana.”

Hari berikutnya, Selasa (13/1), situasi mulai memanas. Diawali ketika Presiden menerima Kompolnas. Seperti ingin menjawab keraguan publik terhadap dugaan rekening mencurigakan Budi, Kompolnas yang diketuai Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno menegaskan tak ada yang perlu dipermasalahkan dari pencalonan itu. Alasannya, hal itu didasarkan pada penyelidikan internal Polri.

Petir di tengah hari bolong seperti menyambar saat KPK menetapkan Budi sebagai tersangka korupsi menerima gratifikasi. Waktu diumumkan KPK, Jokowi tengah berada di dalam mobil dinasnya yang tengah melaju menuju kantor Badan Intelijen Negara di Kalibata.

Ia langsung meminta pertimbangan Kompolnas terkait penetapan tersangka itu. Malam itu Presiden memanggil Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kalla hanya tertawa saat disinggung Kompas, dirinya ditegur Jokowi karena ikut disebut-sebut mendukung Budi.

Ekspresi penolakan

Rakyat pun gaduh. Pengguna media sosial menyampaikan ekspresi penolakan terhadap pencalonan Budi. Mereka tak ingin lembaga penegak hukum dipimpin seorang berstatus tersangka. Hingga malam, tanggapan Presiden terkait status tersangka calon Kapolri belum juga muncul. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto kemudian menjanjikan Presiden akan rapat pada Rabu (14/1) pagi pukul 07.30.

Namun, rapat tak jadi berlangsung. Wapres datang pukul 08.30. Tak lama langsung ke gedung Mahkamah Konstitusi menghadiri acara pengucapan sumpah pimpinan baru.

Siangnya, Presiden dan Wapres beserta sejumlah menteri sudah harus hadir dalam forum konsultasi pimpinan lembaga tinggi negara. Meski tidak khusus membahas soal pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri, diakui kasus itu disinggung. Semuanya sepakat diserahkan kepada aturan yang berlaku dan proses politik yang berlangsung di DPR. Waktu itu, setelah
uji kelayakan, esoknya dilanjutkan dengan penetapan Budi sebagai Kapolri dalam sidang paripurna.

Hari itu, Presiden juga didatangi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Wapres Kalla ikut hadir. Di tengah persoalan itu, Presiden tetap menjalankan agenda pemerintahan dengan memimpin rapat kabinet terbatas. Untuk pertama kalinya, Presiden resmi memberikan pernyataan soal Budi. Katanya, Presiden menunggu proses hukum di KPK dan proses politik di DPR. Sebelum memberikan pernyataan, Presiden mengaku senang karena badan pesawat AirAsia yang jatuh ditemukan. Meski mengaku gembira, terlihat ketegangan di wajahnya.

Sisa ketegangan masih terlihat saat Jokowi didampingi Kalla dan Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman, Jumat malam, mengumumkan penundaan Budi sebagai Kapolri. Namun, hujan deras pun langsung turun mengguyur kawasan istana.(NDY/WHY/SON/HAR)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Nasional
Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Nasional
Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Nasional
PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

Nasional
Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Nasional
Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Nasional
PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Nasional
KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

Nasional
KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan 'Back Up' Data Imigrasi

[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan "Back Up" Data Imigrasi

Nasional
Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com