Tak Lewat KPK dan PPATK, Jokowi Khawatir Budi Gunawan "Distabilo Merah"?

Kompas.com - 11/01/2015, 16:15 WIB
Anggota Badan Pekerja Indonesia Koruption Watch Emerson Yuntho (kiri) LUCKY PRANSISKAAnggota Badan Pekerja Indonesia Koruption Watch Emerson Yuntho (kiri)
Penulis Icha Rastika
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com
 - Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menyeleksi calon Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) pengganti Sutarman. Jokowi mengajukan Budi Gunawan ke Dewan Perwakilan Rakyat sebagai calon tunggal Kapolri.

"Saya menduga jangan-jangan memang itu disengaja tidak melibatkan KPK dan PPATK karena kemungkinan ada stabilo merah nanti," kata Badan Pekerja ICW Emerson Yuntho di Jakarta, Minggu (11/1/2015). Saat menyeleksi calon menteri, KPK memberi stabilo merah pada sejumlah nama yang terindikasi memiliki kasus di KPK. 

Menurut Emerson, setidaknya KPK dan PPATK adalah lembaga yang dipercaya masyarakat untuk menelusuri rekam jejak calon Kapolri. ICW menginginkan Presiden Jokowi memilih Kapolri dengan memperhatikan integritas yang bersangkutan.

"Kalau yang dipilih karena dekat dan kenal, apakah tidak memperhatikan aspek integritas? Kami tidak pernah mengusung nama tertentu tapi kami butuh calon Kapolri seperti Hoegeng. Jangan hanya faktor kenal dekat dan loyal, untuk apa orang loyal tapi rusak citra pemerintah?" tutur Emerson.

Melanggar Nawa Cita

Ia menilai Jokowi telah melanggar prinsip nawa cita yang menjadi program unggulannya sejak masa pencalonan presiden. Dalam nawa cita, Jokowi berjanji memilih Kapolri dan Jaksa Agung yang bersih, berintegritas, dan antikorupsi.

"Proses seleksinya dari mana, paling tidak ada dua institusi, KPK dan PPATK, maka publik curiga Budi Gunawan bukan pilihan murni Jokowi, ada tekanan pihak tertentu," ucap Emerson.

Menurut dia, penunjukkan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri tunggal bisa menyandera pemerintahan Jokowi-Kalla ke depannya.

Nama Budi Gunawan disebut-sebut dalam kasus rekening gendut Kepolisian RI. Pada tahun 2010, laporan majalah Tempo menyebutkan bahwa mantan ajudan presiden Megawati Soekarno Putri tersebut dicurigai memiliki "rekening gendut". Dalam investigasinya, Tempo menemukan dugaan transaksi mencurigakan yang diterima para petinggi polisi, termasuk Budi yang saat itu masih berpangkat sebagai Inspektur Jenderal.

Terkait dugaan ini, Budi telah membantahnya. Ia menyebut Laporan hasil analisis PPATK telah menunjukkan tak ada persoalan dengan rekeningnya. "Masalah itu perlu saya luruskan. Laporan dari PPATK sudah ditindaklanjuti oleh Bareskrim (Badan Reserse Kriminal) pada tahun 2010," ujar Budi seusai menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (26/7/2013).

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X