Kompas.com - 11/01/2015, 13:18 WIB
Gedung Mahkamah Agung. KOMPAS IMAGES / DHONI SETIAWANGedung Mahkamah Agung.
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang membatasi waktu pengajuan peninjauan kembali menjadi hanya satu kali merupakan bentuk penyerobotan hak warga negara, termasuk narapidana oleh negara. Ketua Dewan Pengawas ICJR Ifdhal Kasim juga menilai Surat Edaran MA ini berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia.

"Kecenderungan yang terjadi bagaimana pelan-pelan hak napi diambil alih negara melalui instrumentasi hukum pidana ini. SEMA itu merupakan bentuk penyerobotan hak pada setiap orang, termasuk napi untuk menggunakan prosedur hukum yang tersedia. Pengambilan oleh negara terhadap hak narapidana ini pelanggaran HAM," kata Ifdhal di Jakarta, Minggu (10/1/2015).

Mantan Ketua Komisi Nasional HAM ini juga menilai bahwa seharusnya negara memberikan perlindungan kepada warga negara untuk menggunakan prosedur hukum yang ada, yakni peninjauan kembali. ICJR prihatin atas langkah MA yang malah membatasi waktu pengajuan PK. Menurut Ifdhal, sedianya yang diatur MA bukan batas pengajuan PK melainkan mengatur kriteria nouvum atau bukti baru yang menjadi dasar pengajuan PK.

"Yang diatur harusnya bukan membatasinya tapi bagaimana nouvum. Syarat-syarat nouvum yang diperjelas sehingga orang ajukan PK dengan bukti baru yang jelas," ucap dia.

Ifdhal juga menilai terbitnya Surat Edaran MA tersebut menunjukkan jika hukum pidana mulai digunakan untuk kepentingan kebijakan negara. Diterbitkannya SEMA, ucap dia, dilandasi kepentingan pemerintah untuk segera melakukan eksekusi terhadap terpidana mati narkoba. "

"Masalah yang dihadapi Kejaksaan Agung sebagai institusi yang melakukan eksekusi, semua terpidana mati ini masih punya hak untuk meringankan hukuman. Untuk mpermudah, diaturlah oleh MA mengenai PK sehingga PK hanya bisa dilakukan satu kali," kata Ifdhal.

Padahal, menurut dia, penundaan eksekusi oleh Kejaksan Agung sudah lama terjadi di Indonesia. Pada 2010, Badan Narkotika Nasional sudah mendesak Kejaksaan Agung untuk eksekusi 68 terpidana mati. Pada 2008, ada terpidana mati yang telah menunggu selama 38 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kedua contoh ini membuktikan bahwa pada dasarnya Kejaksaanlah yang enggan eksekusi," ucap Ifdhal.

Seperti diberitakan sebelumnya, Surat Edaran MA yang membatasi PK hanya bisa satu kali ini bertolak belakang dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa aturan yang membatasi PK menjadi satu kali itu inkonstitusional.

Terkait polemik pengajuan PK ini, Menteri Koordiantor Politk, Hukum, dan Keamanan, Jaksa Agung, serta Menteri Hukum dan HAM menadatangani kesepakatan yang merupakan hasil tinjauan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014 yang menyatakan peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari sekali.

Melalui kesepakatan tersebut, Pemerintah menilai perlu adanya peraturan baru yang mengatur mekanisme pengajuan permohonan PK terkait nouvum (bukti baru), pembatasan waktu, serta cara pengajuannya. Pemerintah juga tidak memberikan toleransi terhadap terpidana mati yang grasinya ditolak oleh presiden.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kemenag 'Hadiah' untuk NU, Politisi PKB Minta Menteri Yaqut Perbaiki Komunikasi

Soal Kemenag "Hadiah" untuk NU, Politisi PKB Minta Menteri Yaqut Perbaiki Komunikasi

Nasional
Pakar: Rachel Vennya Bisa Dikenakan Sanksi Denda Terkait Nopol 'RFS'

Pakar: Rachel Vennya Bisa Dikenakan Sanksi Denda Terkait Nopol "RFS"

Nasional
Azis Syamsuddin Bantah 3 Saksi Lain, Hakim: Ada yang Beri Keterangan Palsu

Azis Syamsuddin Bantah 3 Saksi Lain, Hakim: Ada yang Beri Keterangan Palsu

Nasional
Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Nasional
Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan 'Human Error'

Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan "Human Error"

Nasional
Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Nasional
Tes PCR Akan Diberlakukan di Seluruh Moda Transportasi

Tes PCR Akan Diberlakukan di Seluruh Moda Transportasi

Nasional
Luhut Minta Semua Pihak Disiplin Terapkan Prokes meski Kasus Covid-19 Menurun

Luhut Minta Semua Pihak Disiplin Terapkan Prokes meski Kasus Covid-19 Menurun

Nasional
Waketum: Kader Nasdem Tak Ada yang Genit di Kabinet, apalagi Ingin Maju Capres

Waketum: Kader Nasdem Tak Ada yang Genit di Kabinet, apalagi Ingin Maju Capres

Nasional
Nasdem Anggap Wajar Menteri-menteri Jokowi Masuk Bursa Capres

Nasdem Anggap Wajar Menteri-menteri Jokowi Masuk Bursa Capres

Nasional
Presiden Jokowi Akan Hadiri Sejumlah KTT ASEAN, G-20, hingga COP26

Presiden Jokowi Akan Hadiri Sejumlah KTT ASEAN, G-20, hingga COP26

Nasional
RI Terima 684.400 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

RI Terima 684.400 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

Nasional
Pengawasan Prokes di Lapangan Lemah, Luhut: Kita Jangan Membohongi Diri Sendiri

Pengawasan Prokes di Lapangan Lemah, Luhut: Kita Jangan Membohongi Diri Sendiri

Nasional
Geledah 4 Lokasi di Kuansing, KPK Amankan Dokumen Persetujuan Andi Putra untuk Perpanjangan HGU

Geledah 4 Lokasi di Kuansing, KPK Amankan Dokumen Persetujuan Andi Putra untuk Perpanjangan HGU

Nasional
Libur Natal dan Tahun Baru Sebentar Lagi, Luhut Minta Masyarakat Disiplin Terapkan Prokes

Libur Natal dan Tahun Baru Sebentar Lagi, Luhut Minta Masyarakat Disiplin Terapkan Prokes

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.