Tantangan PDI-P Pasca Megawati

Apa yang dicapai PDI-P pada Pileg dan Pilpres 2014 serta pilkada gubernur, kabupaten, dan kota itu adalah hasil kerja keras para kader dan organisasi partai yang solid di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. Namun, tantangan ke depan akan jauh lebih berat. Karena itu, suksesi kepemimpinan merupakan suatu keniscayaan.

Apabila penggantian Megawati sebagai Ketua Umum PDI-P tak mungkin dilakukan pada Kongres IV PDI-P, April 2015, mau tidak mau Megawati harus sudah menentukan siapa saja yang mungkin jadi penggantinya. Ia harus menunjukkan diri sebagai pemimpin adil yang memberi kesempatan sama kepada semua kader untuk jadi penerusnya.

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan ialah, pertama, PDI-P adalah partai milik para anggota dan pendukungnya, bukan perusahaan keluarga. Karena itu, kedaulatan harus berada di tangan anggota, bukan hanya pada segelintir elite yang bersifat oligarkis.

Kedua, nama besar Soekarno dan ajaran-ajarannya akan tetap jadi bagian tak terpisahkan dari PDI-P yang harus dipahami dan mendarah daging pada jiwa anggota partai. Namun, suksesi kepemimpinan harus dilaksanakan atas dasar perhitungan pengalaman dan kepiawaian seseorang dalam memimpin partai, bukan atas dasar keturunan biologis Soekarno, terlebih lagi keturunan Megawati Soekarnoputri.

Ketiga, mereka yang akan memimpin PDI-P, baik pada tingkat pusat maupun daerah, harus bersedia jadi pengurus partai sepenuh waktu dan tak boleh memiliki jabatan ganda, baik di legislatif maupun eksekutif.

Profesionalisme menjadi kata kunci dalam memilih pemimpin. Apabila berbagai syarat suksesi politik ini dilaksanakan, bukan mustahil Megawati akan tersenyum bangga dan menangis haru melihat partai yang pernah dipimpinannya semakin profesional, berjaya dalam kontestasi politik, dan benar-benar berjuang atas dasar Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan bangsa, untuk demokrasi, kemakmuran bangsa, dan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia.

Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI