Menutup Tahun Politik dengan Tradisi Suksesi Damai

Selain transisi kepemimpinan nasional yang damai, titik penting sejarah politik nasional adalah dengan adanya tradisi baru lepas sambut antara Presiden keenam dengan Presiden ketujuh RI.

Bila pada masa-masa sebelumnya hampir tidak ada komunikasi yang intens antara Presiden yang menggantikan dengan Presiden yang digantikan, maka suksesi nasional 2014 mencatat komunikasi itu berjalan dengan ikhlas dan konstruktif.

"Melangsungkan pemilu bukan hal yang mudah, cukup melelahkan, kompleks, bahkan emosional. Saya pikir seperti pemilu lainnya di seluruh dunia (kondisinya-red)," kata Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam sebuah kesempatan.

Sejak pergantian kepemimpinan nasional era Presiden pertama RI Soekarno kepada Presiden kedua RI Soeharto hingga pergantian kepemimpinan nasional Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri kepada Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono memang belum terbentuk tradisi politik yang menjadi ciri pergantian kepemimpinan nasional.

Menjelang akhir masa jabatannya, Susilo Bambang Yudhoyono menginginkan adanya sebuah serah terima kepemimpinan nasional yang bisa diterima oleh semua pihak dan juga menjadi tradisi politik baru yang akan terus berlangsung, sebab Amerika Serikat dan Rusia telah memiliki tradisi semacam itu sejak lama.

"Di mimbar yang mulia ini, saya Susilo Bambang Yudhoyono juga berjanji untuk membantu siapapun yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2014-2019, jika hal itu dikehendaki. Ini adalah kewajiban moral saya sebagai mantan presiden nantinya dan sebagai warga negara yang ingin terus berbakti kepada negaranya," kata Yudhoyono saat menyampaikan pidato kenegaraan terakhir di hadapan sidang DPR RI pada Agustus 2014.

Pernyataan itu merupakan salah satu pembuka jalan komunikasi antara "pemerintahan lama" dengan "pemerintahan selanjutnya", sebuah komunikasi politik yang merupakan salah satu upaya untuk membuat budaya politik yang baru dan memang seharusnya telah dimiliki oleh Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.

Pertemuan pertama kedua pemimpin dalam status Joko Widodo sebagai Presiden terpilih berlangsung pada 27 Agustus 2014 di Bali. Komunikasi antara kedua pemimpin berlangsung dengan lancar dan mendapat sorotan luas dari berbagai kalangan, karena inilah pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, presiden yang akan digantikan, dengan presiden pengganti bertemu dan berkomunikasi tentang proses suksesi kepemimpinan.

"Ini adalah sebuah tradisi baru yang ingin kita bangun dari pemerintahan Presiden SBY ke pemerintahan baru nantinya," kata Presiden Joko Widodo saat itu.

Momentum transisi betul-betul terasa ketika satu hari menjelang pelantikan Presiden ke-7 RI, Minggu (19/10), Presiden terpilih, Joko Widodo, diundang ke Istana Kepresidenan Jakarta oleh Presiden Yudhoyono.

Duduk berdampingan di teras depan Istana Merdeka, Minggu Sore, kedua pemimpin itu menyaksikan geladi bersih acara pisah sambut. Beberapa kali, SBY memberikan koreksi antara lain usai acara tidak perlu mantan presiden memperkenalkan staf kepada presiden baru.

Sebelumnya, SBY mengajak Joko Widodo untuk melihat sejumlah fasilitas di Istana Presiden Jakarta yang nantinya akan menunjang tugasnya sebagai Presiden ke-7 RI.

Ketika meninjau ruang sidang kabinet yang terletak di lantai dua kantor Presiden, SBY sempat meminta agar peta virtual yang bersumber dari layanan satelit Google Earth diaktifkan sehingga Joko Widodo mengetahui fasilitas yang biasanya digunakan saat rapat kabinet antara lain saat membahas penanggulangan bencana.

"Petanya bisa dinyalakan?," kata SBY.