Aburizal Bakrie Dinilai Kembali "Blunder" soal Perppu Pilkada

"Ini tuh dari satu blunder ke blunder yang lain. Tadinya tolak perppu, jadi dukung perppu," ujar Johnny di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/12/2014).

Johnny mengatakan, sebelum pilpres dan bergabung dengan Koalisi Merah Putih, Golkar mendukung pilkada langsung. Namun, setelah bergabung dengan KMP, Golkar justru berperan besar dalam lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014, yang salah satunya mengatur tentang pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Kemudian, lanjut Johnny, sikap Golkar berbalik saat pelaksanaan Munas IX di Bali dengan menyatakan menolak Perppu Pilkada. Namun, kini sikapnya berubah kembali.

"Ini kan suatu blunder yang satu ke yang lain lagi, yang bisa membingungkan publik," kata Johnny.

Sebelumnya, melalui akun Twitter-nya, @aburizalbakrie, Selasa (9/12/2014) malam, Aburizal menjelaskan kronologi mengenai alasan Partai Golkar versi Munas Bali berubah sikap mendukung Perppu Pilkada. Aburizal mengatakan, usulan untuk menolak perppu datang dari 547 pemilik hak suara di Munas Bali dan 1.300 peninjau.

Pilkada melalui DPRD, kata Aburizal, juga sesuai degan idealisme Golkar dan KMP yang memperjuangkan prinsip Pancasila. Namun, dia melanjutkan, Partai Golkar melihat ada desakan luas dari masyarakat yang menginginkan pilkada langsung, substansi dari hadirnya Perppu Pilkada yang dikeluarkan oleh Presiden SBY.

Desakan masyarakat dan kesepakatan bersama itulah yang menjadi alasan Partai Golkar untuk mengubah sikap terkait Perppu Pilkada.