Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aburizal Jamin Tak Ada Praktik Transaksional dalam Pemilihan Pengurus Golkar

Kompas.com - 04/12/2014, 20:12 WIB
Indra Akuntono

Penulis


BADUNG, KOMPAS.com - Tim Formatur Partai Golkar menjamin tak ada praktik transaksional dalam proses penyusunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar periode 2014-2019. Susunan pengurus yang telah diumumkan dalam Musyawarah Nasional IX dijamin telah melalui seleksi yang fair dan mendalam.

"Kami bersama Tim Formatur sudah berpikir sangat keras membuat susunan pengurus, karena yang ingin masuk ada ribuan dan kami harus lakukan seleksi," kata Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua Tim Formatur, Aburizal Bakrie, di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Kamis (4/12/2014).

Dalam menyeleksi calon pengurus, Aburizal dibantu delapan anggota tim formatur. Anggota tim itu adalah enam perwakilan Golkar dari wilayah Indonesia timur, barat, dan tengah, serta perwakilan dari dua ormas sayap Golkar.

Setelah Aburizal mengumumkan susunan pengurusnya, muncul suara-suara ketidakpuasan dari sejumlah kader Golkar. Ketidakpuasan itu muncul karena ada rumor penyusunan pengurus diwarnai proses transaksional sehingga beberapa kader Golkar yang berprestasi tidak terakomodir.

Di lokasi yang sama, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Theo L Sambuaga mengatakan, tim formatur perlu bekerja ekstra melakukan seleksi terhadap ribuan nama yang mendaftar sebagai calon pengurus. Ia memastikan, susunan pengurus yang telah ditetapkan merupakan hasil penelaahan dari sekian banyaknya kader Golkar yang kompeten dan bukan berdasarkan praktik transaksional.

”Kader kita memang banyak yang sudah kompeten dan wajar duduk di kepengurusan pusat. Jadi bukan (hal) mudah untuk menyusun kepengurusan, banyak antusiasme dan harus diseleksi," kata Theo.

Sementara itu, anggota tim formatur Harbiah Salahuddin menegaskan bahwa proses penentuan dilakukan atas dasar kebutuhan partai dan berlandaskan kompetensi. Menurut Harbiah, dinamika yang terjadi dalam proses penyusunannya jauh dari segala praktik ilegal.

"Saya bersaksi, politik uang itu tak ada. Kalau ada yang bongkar pasang, itu supaya pas saja," ungkapnya.

Seperti diketahui, Aburizal telah menetapkan 199 susunan pengurus Partai Golkar periode 2014-2019. Susunan pengurus itu telah ditetapkan dalam Munas IX Partai Golkar. Aburizal mengatakan, susunan pengurus itu akan kembali dibahas dalam rapat DPP Partai Golkar di Jakarta, beberapa hari ke depan. Ia memastikan jumlah pengurus periode ini didominasi kader muda dan jauh lebih ramping dari jumlah pengurus periode sebelumnya yang mencapai sekitar 360 pengurus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Nasional
Video Bule Sebut IKN 'Ibu Kota Koruptor Nepotisme' Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Video Bule Sebut IKN "Ibu Kota Koruptor Nepotisme" Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Nasional
Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Nasional
KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

Nasional
Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Nasional
PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

Nasional
Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com