Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agung Laksono: Aburizal Didukung Karena Transaksi dan Intimidasi

Kompas.com - 30/11/2014, 18:11 WIB
Ihsanuddin

Penulis


NUSA DUA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya Agung Laksono menilai, ada dua hal yang membuat Aburizal Bakrie didukung oleh Dewan Pimpinan Daerah tingkat I (provinsi) dan tingkat II (kabupaten kota) untuk mencalonkan diri kembali sebagai ketua umum dalam Munas XI di Nusa Dua, Bali.

"Pertama, dia mengunakan transaksi-transaksi politik. Lalu ada juga intimidasi-intimidasi yang dilakukan," kata Agung di Nusa Dua, Bali, Minggu (30/11/2014).

Agung mengungkapkan, setiap DPD diberikan uang Rp 50 juta-Rp 100 Juta untuk memenangkannya. Jumlah uang tersebut, menurut dia, sangat mempengaruhi DPD untuk mengalihkan dukungan. "Hal-hal yang transaksional seperti ini dapat menghilangkan aspek ideologis dan filosofis mereka," ujar Agung.

Agung melanjutkan, iming-iming uang itu diperparah dengan adanya ancaman pemecatan bagi DPD yang enggan mendukungnya. Aburizal cukup mengkondisikan DPD tingkat I yang jumlahnya sedikit untuk mengintimidasi DPD tingkat II. Untuk diketahui, sistem di Golkar memungkinkan DPD I untuk memberikan sanksi hingga memecat DPD II.

"Seminggu ini sudah banyak DPD II yang dipecat di Sumatera Utara, Lampung dan Papua," ujarnya.

Agung adalah salah satu tokoh yang akan mencalonkan diri menjadi ketua umum dalam Munas itu. Namun, dia bersama sejumlah calon ketua umum Golkar lainnya merasa pelaksanaan Munas saat ini ilegal dan menguntungkan Aburizal Bakrie yang juga hendak kembali mencalonkan diri.

Agung akhirnya membentuk tim penyelamat Partai Golkar yang beranggotakan Priyo Budi Santoso, Zainudin Amali, Agus Gumiwang, Yorrys Raweyai, Agun Gunandjar, Ibnu Munzir, Laurence Siburian, serta Zainal Bintang. Tugas utama tim ini adalah menggelar Munas IX Partai Golkar pada Januari 2015.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com