Surya Paloh: Apakah Salah Alumnus Parpol Menduduki Jabatan Strategis?

Kompas.com - 21/11/2014, 11:16 WIB
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan sambutan pada acara HUT ke-3 Partai NasDem di kantor DPP Partai NasDem, Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2014). Selain dihadiri internal Partai NasDem, acara HUT ini juga dihadiri para tokoh politik, mayoritas dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) seperti Plt Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PPP Romahurmuziy, dan Ketua Umum PKPI, Sutiyoso. TRIBUNNEWS/HERUDIN HERUDINKetua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan sambutan pada acara HUT ke-3 Partai NasDem di kantor DPP Partai NasDem, Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2014). Selain dihadiri internal Partai NasDem, acara HUT ini juga dihadiri para tokoh politik, mayoritas dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) seperti Plt Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PPP Romahurmuziy, dan Ketua Umum PKPI, Sutiyoso. TRIBUNNEWS/HERUDIN
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh angkat bicara soal penunjukan HM Prasetyo oleh Presiden Joko Widodo sebagai Jaksa Agung baru. Menurut dia, jika memang ada kader parpol yang dianggap layak untuk menduduki suatu jabatan penting, maka sebaiknya kader itu diberi kesempatan.

"Apakah salah seorang alumnus parpol menduduki jabatan strategis? Selama memiliki dignity (martabat), integritas, seharusnya kita dorong untuk masuk ke dalam posisi strategis," kata Surya saat berbincang dengan sejumlah wartawan di kantornya di Jakarta, Jumat (21/11/2014).

Surya menegaskan bahwa Prasetyo sudah diberhentikan sebagai kader Nasdem. Surya mengaku bahwa pemberhentian Prasetyo dilakukan beberapa jam sebelum pelantikan pada Kamis (20/11/2014). Setelah keluar dari keanggotaan Nasdem, Prasetyo otomatis juga keluar dari keanggotaan DPR periode 2014-2019.

Surya baru mengetahui Prasetyo ditunjuk sebagai pengganti Basrief Arief pada Rabu (19/11/2014) malam. (Baca: Prasetyo Keluar dari Nasdem Pukul 11.00, Dilantik sebagai Jaksa Agung Pukul 15.30)

"Nanti yang akan menggantikan Prasetyo (di DPR) sesuai dengan aturan adalah nomor urut selanjutnya," kata Surya.

Ia berharap agar masyarakat tak lagi terjebak pada dikotomi parpol dan non-parpol dalam menilai apakah seorang pejabat negara layak menduduki posisi tersebut. Menurut dia, jika memang ada anak negeri yang layak untuk menempati posisi strategis yang kosong, sudah sepantasnya untuk didukung.

Seperti diberitakan, setelah satu bulan tertunda, Presiden Joko Widodo akhirnya memilih Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Kendati Prasetyo pernah lama berkarier di kejaksaan, terakhir menjabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum tahun 2005-2006, banyak kalangan meragukan kemampuannya melakukan perbaikan berarti di internal kejaksaan dan independensinya dalam penegakan hukum.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Sebut Ada Kelompok yang Provokasi agar Papua Pisah dari Indonesia

Mahfud Sebut Ada Kelompok yang Provokasi agar Papua Pisah dari Indonesia

Nasional
Istana Ingatkan KAMI: Jangan Coba Ganggu Stabilitas Politik

Istana Ingatkan KAMI: Jangan Coba Ganggu Stabilitas Politik

Nasional
Pimpinan Komisi II Minta Polisi Tak Ragu Tertibkan Pelanggar Protokol Covid-19 dalam Pilkada

Pimpinan Komisi II Minta Polisi Tak Ragu Tertibkan Pelanggar Protokol Covid-19 dalam Pilkada

Nasional
Wapres Harap Program Santripreneur Berbasis Kelapa Sawit Gerakkan Potensi Ekonomi Pesantren

Wapres Harap Program Santripreneur Berbasis Kelapa Sawit Gerakkan Potensi Ekonomi Pesantren

Nasional
Polisi Telusuri Rekening Cleaning Service dengan Saldo Ratusan Juta dalam Kasus Kebakaran Kejagung

Polisi Telusuri Rekening Cleaning Service dengan Saldo Ratusan Juta dalam Kasus Kebakaran Kejagung

Nasional
Mobil Terguling Setelah Tabrak Trotoar di Dekat Gedung DPR/MPR RI

Mobil Terguling Setelah Tabrak Trotoar di Dekat Gedung DPR/MPR RI

Nasional
Prajurit TNI dan Warga Sipil Tewas Ditembak KKB, Mahfud Segera Bentuk Tim Investigasi Gabungan

Prajurit TNI dan Warga Sipil Tewas Ditembak KKB, Mahfud Segera Bentuk Tim Investigasi Gabungan

Nasional
Soal Respons Indonesia ke Vanuatu, Kontras: Indonesia Seakan Tak Mengerti Konsep Diplomasi Baik

Soal Respons Indonesia ke Vanuatu, Kontras: Indonesia Seakan Tak Mengerti Konsep Diplomasi Baik

Nasional
Menkes: Prioritas Vaksin Covid-19 untuk Tenaga Medis dan Pekerja Berusia 18-59 Tahun

Menkes: Prioritas Vaksin Covid-19 untuk Tenaga Medis dan Pekerja Berusia 18-59 Tahun

Nasional
KPK Kembali Panggil Tersangka Kasus Korupsi di Kementerian Agama

KPK Kembali Panggil Tersangka Kasus Korupsi di Kementerian Agama

Nasional
Wujudkan Kota Ramah Sepeda, Menhub Sosialisasi Aturan Keselamatan Pesepeda di Jalan

Wujudkan Kota Ramah Sepeda, Menhub Sosialisasi Aturan Keselamatan Pesepeda di Jalan

Nasional
Tekan Covid-19, Menko PMK Minta Tenaga Medis Utamakan Protokol Kesehatan

Tekan Covid-19, Menko PMK Minta Tenaga Medis Utamakan Protokol Kesehatan

Nasional
Seorang WNI Sandera Abu Sayyaf Tewas, Bagaimana Nasib 4 Orang Lainnya?

Seorang WNI Sandera Abu Sayyaf Tewas, Bagaimana Nasib 4 Orang Lainnya?

Nasional
Bandingkan dengan Negara Lain, Perludem: Kita Berpilkada Saat Angka Covid-19 Meroket

Bandingkan dengan Negara Lain, Perludem: Kita Berpilkada Saat Angka Covid-19 Meroket

Nasional
Menko PMK Minta Pengiriman Beras untuk Penerima Bansos Tidak Ditumpuk

Menko PMK Minta Pengiriman Beras untuk Penerima Bansos Tidak Ditumpuk

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X