Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Calon Jaksa Agung Harus Mampu Kembalikan Kepercayaan Publik Internasional

Kompas.com - 20/11/2014, 13:06 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Jaksa Agung yang ideal menurut mantan Ketua MPR Sidarto Danusubroto, adalah yang mampu mengembalikan kepercayaan publik internasional mengenai kepastian hukum. Selama ini, menurut Sidarto, para investor asing masih meragukan kinerja penegak hukum di Indonesia.

"Hal utama adalah mengembalikan kepercayaan terhadap kepastian hukum," ujar Sidarto, dalam sebuah diskusi publik menenai mencari calon jaksa agung ideal, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2014).

Sidarto mengatakan, para investor asing yang menjalankan usahanya di Indonesia saat ini selalu beralih ke negara lain saat mengalami permasalahan legalitas. Padahal, di sisi lain, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di konferensi internasional beberapa waktu lalu, mampu meyakinkan para investor asing untuk datang dan berinvestasi di Indonesia.

Selain itu, menurut pensiunan jendral bintang dua Polri ini, mengembalikan kepercayaan publik terhadap kepastian hukum tidak lepas dari proses perbaikan birokrasi di sektor pelayanan hukum. Hal itu menurut Sidarto merupakan bagian dari perubahan yang tercantum dalam visi misi Jokowi.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menunjuk jaksa agung politisi Partai NasDem HM Prasetyo untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan Basrief Arief yang pensiun. Meskipun demikian, sejumlah tanggung jawab Jaksa Agung seperti pemberantasan kasus korupsi dan penyelesaian pelanggaran HAM, menjadi agenda yang mendapat perhatian publik. (Baca: Jokowi Tunjuk Politisi Partai NasDem HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com