Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Polhukam: Apa Urgensinya Kejar Pemilihan Jaksa Agung?

Kompas.com - 19/11/2014, 19:20 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdjiatno menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu terburu-buru dalam memilih Jaksa Agung pengganti Basrief Arief. Ia berpendapat tidak ada urgensinya jika mendesak Presiden untuk segera menetapkan Jaksa Agung yang baru.

“Itulah, saya katakan kalau Jaksa Agung dan BIN tak ditunjuk negara, kita tak jalan? Apa sih urgensinya?” kata Tedjo di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (19/11/2014).

Menurut Tedjo, Jaksa Agung dalam pemerintahan tidak banyak dilibatkan untuk pengambilan keputusan strategis. Posisi Jaksa Agung, kata dia, berada di bawah Presiden sehingga pemilihan Jaksa Agung menjadi hak prerogatif Presiden. “Kalau kita kejar, apa urgensinya?” ucapnya.

Tedjo menyampaikan bahwa Presiden masih mematangkan pertimbangan mengenai sejumlah nama yang masuk dalam bursa calon Jaksa Agung. Bisa saja, kata dia, ada nama tambahan yang diusulkan sebagai calon Jaksa Agung. Namun Tedjo enggan menegaskan berapa nama yang tengah dipertimbangkan Presiden.

Ia juga meminta masyarakat tidak mendikotomikan calon Jaksa Agung dari partai maupun non partai. “Enggak tahu, bisa saja nambah, ini bagus, ini bagus. Silakan saja Presiden memilih, yang gunakan Presiden, enggak usah dikotomikan, partai, non partai, siapa pun,” ujar dia.

Di samping itu, Tedjo membenarkan jika nama calon Jaksa Agung ini nantinya akan disampaikan Presiden kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk ditelusuri rekam jejaknya. Pada 8 November lalu, Tedjo menyatakan bahwa nama-nama calon Jaksa Agung telah disampaikan Presiden kepada KPK. Namun pernyataan ini dibantah Juru Bicara KPK Johan Budi. Pada 13 November, Johan mengatakan bahwa pihaknya belum menerima nama-nama calon Jaksa Agung untuk ditelusuri rekam jejaknya.

Sebelumnya, Tedjo sempat mengungkapkan bahwa M Yusuf, Mas Achmad Santosa, Andhi Nirwanto, dan HM Prasetyo masuk sebagai kandidat calon jaksa agung. Nama lain yang sempat muncul adalah Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Widyo Pramono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com