Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasil Audit Keuangan Lembaga Negara Tak Selalu Sebanding dengan Kesejahteraan

Kompas.com - 17/11/2014, 20:29 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Penilaian atas hasil audit keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan disebut tak selalu sesuai dengan kenyataan di lapangan. Audit itu tak seharusnya semata menjadi "stempel" penilaian. Transparansi atas hasil audit pun didorong untuk dikedepankan.

"Pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan (seharusnya) ujung-ujungnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Harry Azhar Azis, dalam siaran pers, Senin (17/11/2014).

Harry mengaku masih mendengar penilaian wajar tanpa pengecualian--penilaian tertinggi atas hasil audit keuangan negara--untuk sejumlah pemerintah daerah ternyata tak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Menurut Harry, di beberapa daerah dengan penilaian tertinggi audit masih ditemukan warga tak sejahtera dan indeks pembangunan manusia (IPM) daerah itu juga turun.

Harry mengatakan pengelolaan keuangan negara di pemerintah pusat sudah membaik, tetapi di tingkat pemerintahan daerah masih memprihatinkan.

Sebelumnya, Komisi Informasi Pusat mendukung tekad prioritas transparansi dalam audit keuangan sebagaimana telah disampaikan Harry.

Harus transparan juga

"Berdasarkan Pasal 9 UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik), laporan keuangan badan publik merupakan informasi yang wajib diumumkan kepada publik secara berkala," kata Komisioner Komisi Informasi Pusat Yhannu Setyawan.

Menurut Yhannu, hasil audit BPK yang telah disampaikan juga termasuk informasi terbuka dan bisa diakses oleh publik. Dia berpendapat, transparansi ini akan membuat pengelolaan keuangan di lembaga negara bisa lebih efisien, produktif, ekonomis, dan berdampak positif bagi kemakmuran rakyat.

Selama ini, lanjut Yhannu, BPK memiliki kewenangan memberikan opini atau predikat atas laporan keuangan lembaga negara. Dia mengusulkan indikator penilaian itu diperkuat dan diperketat untuk memastikan predikat itu benar-benar mencerminkan tidak ada korupsi.

Harapannya, kata Yhannu, pemeriksaan keuangan oleh BPK tak hanya mencakup sisi administratif tetapi menjangkau komitmen transparansi negara dalam pengelolaan keuangan negara.

"Komisi Informasi Pusat berharap BPK dapat turut mendorong keterbukaan informasi di lembaga-lembaga negara sebagai badan publik. Hal ini penting mengingat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik merupakan syarat mutlak terciptanya tata pemerintahan yang baik," papar Yhannu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com