Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Minta Semua Fraksi Tanda Tangan Setelah KIH dan KMP Bersepakat

Kompas.com - 13/11/2014, 13:46 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Nasdem meminta agar semua fraksi menandatangani hasil kesepakatan yang nantinya akan dibuat oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP). Tanda tangan itu menjadi legal formal yang resmi bagi kedua koalisi.

"Ini juga menjadi acuan untuk menghindari multitafsir atas informasi yang berkembang. Kami ingin persoalan ini segera selesai," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR, Johnny G Plate, di Kompleks Gedung Parlemen, Kamis (13/11/2014).

Siang ini, pimpinan KIH berkumpul untuk membahas hasil pertemuan perwakilan KIH dan KMP di kediaman rumah Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa, Rabu (12/11/2014) kemarin. Pertemuan kemarin diwakili oleh masing-masing tim lobi. Dari KIH, tim lobi diwakili oleh dua politisi PDI Perjuangan, Pramono Anung dan Olly Dondokambey. Adapun KMP diwakili oleh Taufik Kurniawan dari Partai Demokrat dan Idrus Marham dari Golkar.

"Hari ini mau bertemu rapat KIH untuk mendengarkan laporan dari tim lobi dengan KMP. Hasil pertemuan kemarin seharusnya sudah disepakati hari ini," katanya.

Johnny menambahkan, setelah disepakati, giliran fraksi yang menindaklanjutinya dengan memasukkan nama-nama anggota fraksi ke dalam alat kelengkapan DPR. Yang pertama kali perlu dimasukkan adalah nama-nama anggota fraksi di Badan Legislasi. Tujuannya ialah agar DPR dapat segera melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. "Kita harap sebelum reses sudah selesai," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ahmed Zaki Sebut Ridwan Kamil Masih Dipertimbangkan Maju di Jawa Barat

Ahmed Zaki Sebut Ridwan Kamil Masih Dipertimbangkan Maju di Jawa Barat

Nasional
Polisi Sebut Penipu Modus “Like-Subscribe” di Youtube Tak Gunakan Data Korban untuk Buka Rekening

Polisi Sebut Penipu Modus “Like-Subscribe” di Youtube Tak Gunakan Data Korban untuk Buka Rekening

Nasional
Soal Peluang Nasdem Dukung Anies di Jakarta, Ahmad Ali: Hanya Allah dan Surya Paloh yang Tahu

Soal Peluang Nasdem Dukung Anies di Jakarta, Ahmad Ali: Hanya Allah dan Surya Paloh yang Tahu

Nasional
Safenet: Kalau 'Gentleman', Budi Arie Harusnya Mundur

Safenet: Kalau "Gentleman", Budi Arie Harusnya Mundur

Nasional
Kemenag: Jumlah Jemaah Haji Wafat Capai 316 Orang

Kemenag: Jumlah Jemaah Haji Wafat Capai 316 Orang

Nasional
Haji, Negara, dan Partisipasi Publik

Haji, Negara, dan Partisipasi Publik

Nasional
Tak Percaya Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Pilkada DKI, Zulhas: Kapan Ketemunya? Tahu dari Mana?

Tak Percaya Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Pilkada DKI, Zulhas: Kapan Ketemunya? Tahu dari Mana?

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Sedang Haid Tidak Wajib Ikuti Tawaf Wada'

Kemenag: Jemaah Haji Sedang Haid Tidak Wajib Ikuti Tawaf Wada'

Nasional
Safenet: Petisi Tuntut Menkominfo Mundur Murni karena Kinerja, Bukan Politik

Safenet: Petisi Tuntut Menkominfo Mundur Murni karena Kinerja, Bukan Politik

Nasional
Pakar: PDN Selevel Amazon, tapi Administrasinya Selevel Warnet

Pakar: PDN Selevel Amazon, tapi Administrasinya Selevel Warnet

Nasional
Sepekan Pemulangan Jemaah Haji, Lebih 50 Persen Penerbangan Garuda Alami Keterlambatan

Sepekan Pemulangan Jemaah Haji, Lebih 50 Persen Penerbangan Garuda Alami Keterlambatan

Nasional
PAN Resmi Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju Pilkada Sulteng

PAN Resmi Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Sesalkan Tak Ada Pihak Bertanggung Jawab Penuh atas Peretasan PDN, Anggota DPR: Ini Soal Mental Penjabat Kita...

Sesalkan Tak Ada Pihak Bertanggung Jawab Penuh atas Peretasan PDN, Anggota DPR: Ini Soal Mental Penjabat Kita...

Nasional
Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada 'Back Up', Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada "Back Up", Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

Nasional
Sebut Buku Partai yang Disita KPK Berisi Arahan Megawati, Adian: Boleh Enggak Kita Waspada?

Sebut Buku Partai yang Disita KPK Berisi Arahan Megawati, Adian: Boleh Enggak Kita Waspada?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com